Uang Beredar Saat Pemilu 2024 Diprediksi Tembus Rp150 Triliun
Namun ada tantangan besar yang mampu mempengaruhi likuiditas dan kebijakan moneter tetap ketat di tahun depan.
Namun ada tantangan besar yang mampu mempengaruhi likuiditas dan kebijakan moneter tetap ketat di tahun depan.
Pengamat Pasar Uang, Junito Ahmad Haryono, mengatakan perputaran uang saat penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Pemilu) diperkirakan mencapai Rp150 triliun.
Menurutnya, perputaran uang tersebut bisa mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
kata Junito dalam acara Perbanas: Memperkuat Ketahanan Domestik di Tengah Perlambatan Ekonomi Global, di Padalarang, Jumat (24/11).
Pertama, nilai tukar rupiah diproyeksikan masih akan melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Pelemahan tersebut dipengaruhi oleh inflasi AS yang masih tinggi, sehingga dollar Paman Sam ini akan tetap kuat.
Selanjutnya, tantangan yang tak kalah menganggu adalah ketegangan geopolitik. Hingga kini ketegangan tersebut belum mereda, baik Rusia-Ukraina, maupun Israel-Palestina.
Apalagi ketegangan di Timur Tengah ini dikhawatirkan meluas ke negara tetangga.
"Ending-nya enggak bisa ditebak ini. Tahun 2024 ini seharusnya kita sudah mulai pemulihan, tapi ternyata masih banyak kekhawatiran," kata Junito.
Menurut Junito, jika pemulihan ekonomi terus berlanjut, maka akan memberikan multiplier effect terhadap seluruh negara, terutama mitra China.
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaJumlah Rp2,7 triliun itu meningkat bila dibandingkan nataru pada tahun 2022 sebelumnya.
Baca SelengkapnyaTak tanggung-tanggung nilai modal yang digelontorkan para caleg mencapai miliaran rupiah.
Baca SelengkapnyaKemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
Baca SelengkapnyaTerdapat sejumlah langkah arah kebijakan pemerintah terkait penataan tenaga non-ASN.
Baca SelengkapnyaBeberapa peristiwa yang dipresiksi akan terjadi di tahun 2024, salah satunya adalah pemilihan umum legislatif.
Baca SelengkapnyaKPK membuka peluang memeriksa pengurus DPP Partai Nasdem untuk menelusuri aliran uang terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan.
Baca Selengkapnya"Soal tuduhan pencucian uang PG dapat diusut sampai ke akar-akarnya," kata Nasir.
Baca Selengkapnya