Transaksi Judi Online Anggota DPR Ditaksir Tembus Rp25 Miliar

Atas temuan itu Inspektorat tengah melakukan pembinaan dengan bersurat ke Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin.

Inspektorat menyebut, dugaan transaksi ratusan anggota Satpol PP tersebut bersumber dari data milik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pernyataan PPATK yang menyebut ada seribu anggota legislatif bermain judi online menjadi meluas membuat salah paham di antara DPR hingga MPR.

MKD mengklaim, hanya dua orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diduga terlibat atau bermain judi online.

Namun, belum diungkap mengenai identitas dua anggota yang dimaksud.

PAN siap menindak tegas sesuai aturan organisasi jika ada anggota yang kedapatan terlibat.

Namun Komisi III belum mendapatkan daftar lengkap dari PPATK terkait anggota dewan yang diduga terlibat dengan judi daring.

PPATK mengungkapkan ada lebih dari 1.000 anggota legislatif baik pusat maupun daerah yang bermain judi online

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana melaporkan bahwa lebih dari 1.000 anggota legislatif dari pusat maupun daerah terjerat judi online.

Terdiri dari anggota DPR RI, DPRD dan Sekretariat Kesekjenan

Komisi III menilai jumlah transaksi judi online hingga saat ini mencapai angka yang spektakuler.

Menko Polhukam mengatakan mengatakan bahwa judi online sudah merambah ke semua profesi, termasuk wartawan.

Pelaku menggondol sejumlah alat masak dan handphone dan menjualnya demi bermain judi online.

Dony menambahkan, pemeriksaan dilakukan guna mendalami peran masing-masing tersangka.

Kementerian PPPA menyoroti urgensi perlindungan anak judi online setelah data Komdigi menunjukkan ratusan ribu anak terpapar, menuntut respons kolaboratif dari berbagai pihak.

Anggota DPR RI Dini Rahmania menekankan pentingnya Literasi Digital Anak secara masif di sekolah dan keluarga untuk membendung ancaman judi online (judol) yang merusak generasi muda.

Menkomdigi Meutya Hafid mengungkap hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online, termasuk 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun.

Pramono ingin penindakan terhadap praktik judi online di Jakarta dilakukan secara serius dan tidak berhenti di tengah jalan agar menimbulkan efek jera.

DPR menilai pengungkapan markas judi online jaringan WNA itu menjadi alarm serius terhadap ancaman kedaulatan siber nasional.

DPR minta Polri memperkuat koordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana dan pihak yang memfasilitasi aktivitas ilegal tersebut.

Banyak kasus judi online di Indonesia menyasar kelompok rentan berpenghasilan rendah dan menengah.

Kasubdit 2 Siber Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Ferdy Saragih mengatakan, total dana yang dibekukan dan disita mencapai Rp154,3 miliar.

Kasus ini bermula ketika Tim Cyber Patrol menemukan situs TAHU69 yang menyediakan berbagai permainan judi online, mulai dari casino, lotre, hingga judi bola.

Dua orang pelaku diantaranya adalah seorang mantan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Filipina inisial AT dan WY.