Komisi III Cecar PPATK Soal Pejabat dan Penegak Hukum Jadi Beking Judi Online: Transparan Saja Mumpung di Meja Parlemen

PPATK berperan krusial dalam mencegah pencucian uang dari judi online melalui pemantauan dan penghentian transaksi.

Komisi III DPR menilai, sudah sepatutnya pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak tegas.

Kini, deretan nama 'jaksa nakal' iseng main judi online itu telah ia kantongi dan sudah diserahkan ke bidang pengawasan.

Aboe Bakar meminta Kapolri untuk membuka mata dalam memberantas judi online.

Atas temuan itu Inspektorat tengah melakukan pembinaan dengan bersurat ke Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin.

Inspektorat menyebut, dugaan transaksi ratusan anggota Satpol PP tersebut bersumber dari data milik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

nama-nama yang dikirimkan Satgas judi online atas permintaan dari kementerian/lembaga.

Pernyataan PPATK yang menyebut ada seribu anggota legislatif bermain judi online menjadi meluas membuat salah paham di antara DPR hingga MPR.

MKD mengklaim, hanya dua orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diduga terlibat atau bermain judi online.

Namun, belum diungkap mengenai identitas dua anggota yang dimaksud.

MKD DPR RI bisa secara aktif berkoordinasi dengan PPATK terhadap temuan tersebut

PAN siap menindak tegas sesuai aturan organisasi jika ada anggota yang kedapatan terlibat.

Dony menambahkan, pemeriksaan dilakukan guna mendalami peran masing-masing tersangka.

Kementerian PPPA menyoroti urgensi perlindungan anak judi online setelah data Komdigi menunjukkan ratusan ribu anak terpapar, menuntut respons kolaboratif dari berbagai pihak.

Anggota DPR RI Dini Rahmania menekankan pentingnya Literasi Digital Anak secara masif di sekolah dan keluarga untuk membendung ancaman judi online (judol) yang merusak generasi muda.

Menkomdigi Meutya Hafid mengungkap hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online, termasuk 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun.

Pramono ingin penindakan terhadap praktik judi online di Jakarta dilakukan secara serius dan tidak berhenti di tengah jalan agar menimbulkan efek jera.

Polresta Tanjungpinang berhasil membongkar jaringan internasional dan melakukan penangkapan operator judi online. Empat pelaku ditangkap di rumah kontrakan, terancam denda miliaran rupiah.

DPR menilai pengungkapan markas judi online jaringan WNA itu menjadi alarm serius terhadap ancaman kedaulatan siber nasional.

DPR minta Polri memperkuat koordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana dan pihak yang memfasilitasi aktivitas ilegal tersebut.

Banyak kasus judi online di Indonesia menyasar kelompok rentan berpenghasilan rendah dan menengah.

Kasubdit 2 Siber Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Ferdy Saragih mengatakan, total dana yang dibekukan dan disita mencapai Rp154,3 miliar.

Kasus ini bermula ketika Tim Cyber Patrol menemukan situs TAHU69 yang menyediakan berbagai permainan judi online, mulai dari casino, lotre, hingga judi bola.

Dua orang pelaku diantaranya adalah seorang mantan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Filipina inisial AT dan WY.