Tiba di Tanah Air, Pekerja Migran Bisa Daftar IMEI Gratis
Pekerja migran Indonesia yang tiba dari luar negeri ke tanah air akan diberikan IMEI saat tiba di Indonesia tanpa dikenai biaya.
bp2mi
Tiba di Tanah Air, Pekerja Migran Bisa Daftar IMEI Gratis
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui pembebasan biaya pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) telepon seluler yang dibawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) saat tiba di Tanah Air.
- Hendak Kembali ke Indonesia, 51 PMI dari Malaysia Diamankan Polres Rokan Hilir
- Menaker: Manfaat Pelindungan Pekerja Migran Meningkat
- Janji Ganjar ke Pekerja Migran: Sekolah Vokasi hingga Penghormatan saat Pulang ke Indonesia
- Kacau! Pengungsi Rohingya di Kabupaten Belu Kantongi e-KTP Palsu
- MPLS Sekolah Angkasa Dibuka, Danlanud Husein Sastranegara Serukan Utamakan Keamanan
- 3 RS Klaim Fiktif ke BPJS, Kemenkes Ancam Putuskan Kerja Sama dan Cabut Izin Praktik Dokter Terlibat
"Presiden setuju terkait pembebasan IMEI HP milik PMI ketika ia tiba di Tanah Air," kata Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani selepas rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Antara, Kamis (3/8).
Dengan kebijakan pembebasan pendaftaran IMEI telepon selular atau Handphone (HP) itu, maka PMI yang tiba dari luar negeri akan diberikan IMEI saat tiba di Indonesia tanpa dikenai biaya.
Selama ini, PMI kerap mengeluh dengan biaya pendaftaran IMEI yang terlampau tinggi saat hendak mengaktivasi HP mereka di Tanah Air.
Selain pembebasan biaya IMEI, Jokowi juga menyetujui soal penyusunan aturan yang mengatur barang-barang pengiriman dan yang dibawa langsung oleh PMI ke Tanah Air, yang terdiri dari 3 kategori.
Pertama barang kiriman yang setiap bulan atau tiap tahun selama PMI bekerja dalam status kontrak yang dikirim ke Indonesia. Kedua, yang dibawa langsung oleh PMI saat cuti atau saat mereka selesai melaksanakan kontrak kerja. Ketiga, barang pindahan saat PMI selesai kontrak kerja dan memindahkan semua barang ke Tanah Air.
"Selama ini tidak ada aturan yang mengatur secara khusus (soal pengiriman barang). Ini menimbulkan problem dan masalah bagi mereka, sering berhadapan dengan petugas di lapangan, sering dilakukan pembongkaran barang mereka. Banyak juga barang mereka tidak kembali," kata Benny.
Salah satu aturan mengenai barang PMI itu adalah relaksasi pajak sebesar USD1.500 per tahun untuk tiga kali pengiriman barang oleh PMI.
"Tadi saya yakinkan kepada Presiden dan menteri bahwa PMI jika membawa barang bekas itu jumlahnya pasti terbatas dan tidak untuk kepentingan bisnis, tidak untuk diperjualbelikan, kecuali untuk oleh-oleh keluarganya," ujar Benny.
Selain itu, BP2MI juga mengusulkan pembangunan perumahan murah bersubsidi untuk PMI. Presiden Jokowi, menurutnya, menyambut positif usulan itu.
"Presiden menjanjikan akan segera dilakukan pembahasan dengan kementerian terkait. Ini hadiah untuk PMI," ujar Benny.
Dikutip Antaranews.com
