Ternyata, Masih Ada 6,11 Juta Wajib Pajak Belum Validasi NIK KTP Jadi NPWP

DJP mengundur target implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi pada 1 Juli 2024.

Selasa, 02 Apr 2024 09:32:00

nik

Ternyata, Masih Ada 6,11 Juta Wajib Pajak Belum Validasi NIK KTP Jadi NPWP (merdeka.com)

Dari jumlah tersebut, pihaknya tidak mendesak untuk dilakukan pemadanan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor.

Segera validasi data NIK kamu menjadi NPWP/copyright Fimela © 2023 fimela

Ternyata, Masih Ada 6,11 Juta Wajib Pajak Belum Validasi NIK KTP Jadi NPWP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga 31 Maret 2024 telah mencapai 67,46 NIK atau 91,7 persen dari total keseluruan 73,5 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

"NIK dan NPWP prosesnya masih berjalan terus, walaupun sedikit-sedikit bergerak, kalau kemarin 73 juta 400 sekian, sekarang sudah 73,5 juta terdaftanya yang sudah dipadankan," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Dwi Astuti dalam media briefing, Jakarta, Senin (1/4).

Dwi menjelaskan, dari jumlah tersebut, yang terpadankan oleh sistem tercatat 63.249.780. Kemudian yang dipadankan oleh wajib pajak mencapai 4.228.220.

Lanjutnya, NIK yang belum terpadankan, masih sebanyak 6,11 juta NIK.

Cara melakukan validasi NIK menjadi NPWP/copyright Fimela © 2023 fimela

Dari jumlah tersebut, pihaknya tidak mendesak untuk dilakukan pemadanan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya wajib pajak sudah meninggal, tidak aktif atau telah meninggalkan Indonesia dalam waktu yang lama.

"Walaupun pelan-pelan kita terus jalankan pemadanan," jelasnya.

Sebagai informasi, DJP memutuskan untuk mengundur target implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi pada 1 Juli 2024, dari yang sebelumnya pada 1 Januari 2024.

Dwi menuturkan, hal itu mempertimbangkan keputusan penyesuaian waktu implementasi Coretax Administration System (CTAS) pada pertengahan 2024.

Setelah melakukan assessment kesiapan seluruh stakeholder terdampak, maka kesempatan ini diberikan kepada seluruh stakeholder untuk menyiapkan sistem aplikasi terdampak sekaligus upaya pengujian dan habituasi sistem yang baru bagi wajib pajak (WP)

Lebih lanjut, keputusan tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Share

Berita Terbaru

Artikel ini ditulis oleh

Editor Idris Rusadi Putra

S

Reporter

Siti Ayu Rachma

Menakar Fiskal & Moneter

Bank Indonesia BI Dukung Pengesahan Undang-Undang P2SK, Ketentuan Pelaksanaan Disiapkan 2026-06-05 14:50:54
Bank Indonesia Bank Indonesia Buka Suara Soal Rupiah Sentuh Rp18.000 2026-06-04 13:31:00
stabilitas rupiah Stabilitas Rupiah: Pemerintah dan BI Perkuat Koordinasi Hadapi Pelemahan Nilai Tukar 2026-06-04 02:00:59
inflasi kaltim Inflasi Kaltim Mei 2026 Terkendali, Ini Penyebab Kenaikan Tipis dan Upaya Pengendaliannya 2026-06-04 01:04:38
ekonomi Jateng Pertumbuhan Ekonomi Jateng Kuat Didorong Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi 2026-05-31 23:02:09
Pesona Tambun Bungai Pesona Tambun Bungai 2026: Kalteng Sukses Dorong Gerakan Bangga Buatan Indonesia 2026-05-31 17:05:29
UMKM Kalteng Naik Kelas Kolaborasi BI dan Pemda Kalteng Dorong UMKM Naik Kelas, Perkuat Ekonomi Daerah 2026-05-31 15:01:17
Harga Pangan Nasional PIHPS: Harga Pangan Nasional Terkini, Cabai Rawit Tembus Rp82 Ribu dan Telur Ayam Rp30 Ribu 2026-05-30 11:01:29
Pendampingan Ekspor UMKM Babel Karantina Babel Gencarkan Pendampingan Ekspor UMKM, Dorong Ekonomi Daerah 2026-05-30 11:01:19
Rupiah Rupiah Makin Mendekati Rp 18.000, Begini Respon BI 2026-05-29 16:39:52
nilai tukar rupiah melemah Rupiah Tertekan hingga Rp17.870, Ekonom Nilai BI Kewalahan Stabilkan Rupiah 2026-05-28 11:24:47
Bank Mandiri Bank Mandiri Raup Untung Rp18,1 Triliun per April 2026 2026-05-26 14:28:00

Lihat Selengkapnya

Menilik Sektor Riil dari Dekat

Aceh Barat Bupati Aceh Barat Perkuat Ketahanan Pangan dengan Dukungan Danjen Kopassus 2026-06-05 01:02:29
padang Pemkot Padang Tegaskan Pentingnya Keseimbangan Lahan Pertanian dan Investasi untuk Pembangunan Berkelanjutan 2026-06-03 04:00:59
ekonomi Papua Pertanian Papua Jadi Motor Penggerak Utama Ekonomi Daerah di Triwulan I 2026 2026-06-03 01:02:59
percepatan tanam DKPP Kota Madiun Dorong Percepatan Tanam Antisipasi Puncak Kemarau, Lindungi Petani 2026-06-03 01:02:29
Edukasi Petani Jagung Pemkab Pasaman Barat Intensifkan Edukasi Petani Jagung untuk Penguatan Ekonomi Daerah 2026-05-31 21:01:39
Danantara Indonesia Dony Oskaria Tegaskan Transparansi DSI dalam Tata Kelola Ekspor Komoditas Strategis Nasional 2026-05-31 19:00:59
Harga Sawit Bengkulu Pemprov Bengkulu Pastikan Harga Sawit Kembali Normal di Lima Kabupaten 2026-05-31 18:01:09
OJK OJK Perkuat Ekosistem Buah Naga Kalteng, Dorong Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 2026-05-31 16:00:59
karantina tumbuhan BKHIT Babel Percepat Ekspor Komoditas Unggulan dengan 15 Instalasi Karantina Tumbuhan Baru 2026-05-31 11:00:49
malang Perbaikan Akses Pasar Gadang Malang: Dorong Ekonomi Lokal dengan Anggaran Rp14,9 Miliar 2026-05-30 23:01:49
LP2B Karawang DPRD Jabar Dukung Perluasan LP2B Karawang Demi Ketahanan Pangan Nasional 2026-05-30 14:01:09
Presiden Prabowo Presiden Prabowo Pulang ke Tanah Air Usai Kunjungan Kenegaraan Strategis ke Prancis 2026-05-30 11:01:09

Lihat Selengkapnya

Tidur di Mobil karena Listrik Padam, Pasutri di Medan Ditemukan Meninggal

Razia di Alexa Suites and Lounge, Polisi Sita Ratusan Vape Etomidate

Timnas Indonesia Cetak Sejarah Cukur Oman, Erick Thohir: Hasil yang Bagus, Tapi...

Aksi Diduga Geng Motor Serbu Kampung Lio Sukabumi, Warga Turun Tangan

Ironi Kasus Asusila di Sukabumi: Anak Trauma, Ibu Dilaporkan Tersangka

Timnas Indonesia Sikat Oman, 4 Pemain Curi Perhatian

Pemadanan NIK-NPWP Hampir 100 Persen

Penerapan NIK sebagai NPWP 16 digit telah diberlakukan mulai 1 Juli 2024.

NPWP

Ditjen Pajak: Sisa 400 Ribu Orang Belum Padankan NIK-NPWP

Implementasi penuh NIK sebagai NPWP mulai berlaku pada 1 Juli 2024.

NPWP

Ternyata Masih Ada 670.000 Wajib Pajak belum Padankan NIK menjadi NPWP

Dwi Astuti pun menyampaikan apresiasi kepada Wajib Pajak yang telah mendukung program pemadanan NIK-NPWP.

NPWP

Implementasi NIK KTP Jadi NPWP Berlaku Mulai Hari Ini, 15 Digit NPWP Lama Tak Lagi Berlaku

Penggunaan NIK sebagai NPWP juga berarti proses pelaporan dan pembayaran pajak akan menjadi lebih efisien.

NPWP

Sudah 73,77 Juta NIK Dipadankan Jadi NPWP

NPWP merupakan nomor identitas yang digunakan sebagai tanda pengenal dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

NPWP

NIK KTP Resmi Jadi NPWP Mulai Bulan Depan, Begini Cara Daftarnya

Sebelumnya, batas pemadanan NIK yaitu 1 Januari 2024 kemudian mundur menjadi Juli.

Pajak

Data Terbaru: 59,5 Juta NIK KTP Sudah Terintegrasi dengan NPWP

ecara prinsip NIK akan menjadi NPWP sebagai basis sistem administrasi, kemudian akan diimplementasikan pada wakktu CATS pertengahan 2024.

NPWP

Penerapan NIK Jadi NPWP Diundur Jadi 1 Juli 2024, Ini Alasannya

Sebelumnya, implementasi NIK sebagai NPWP ditargetkan berlaku pada 1 Januari 2024.

NIK Jadi NPWP

Cara Mudah Validasi NIK KTP Jadi NPWP, Terakhir 31 Desember 2023

Kebijakan integrasi NIK dan NPWP itu telah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

NPWP

Terakhir 31 Desember, Masyarakat Belum Validasi NIK KTP Menjadi NPWP Bakal Terkendala Akses Layanan

Batas waktu pemadanan NIK dan NPWP paling lambat dilakukan pada 31 Desember 2023.

NPWP

Ternyata Tak Sulit, Begini Cara Validasi NIK KTP Jadi NPWP

Integrasi NPWP dan NIK menjadi salah satu wujud nyata dari reformasi yang dilakukan Ditjen Pajak untuk memberikan kemudahan membayar pajak.

NPWP

Hampir Capai Target, 58,4 Juta NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan optimis dalam kurun beberapa bulan diakhir 2023 ini semua data NIK bisa terintegrasi.

NPWP

BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial Katingan Beri Solusi Reaktivasi PBI JK

BPJS Kesehatan bersama Dinas Sosial Kabupaten Katingan menawarkan solusi reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi warga yang dinonaktifkan, memastikan akses layanan kesehatan tetap terjamin.

bpjs kesehatan

Pemkab Sigi Fokus Tingkatkan Cakupan Adminduk Anak untuk Hak Dasar Warga

Pemerintah Kabupaten Sigi terus menggenjot Peningkatan Cakupan Adminduk Anak Sigi, memastikan setiap anak memiliki identitas resmi demi pemenuhan hak-hak dasar dan akses layanan publik.

adminduk anak

Tutorial Mudah Cek Bansos NIK KTP: Verifikasi Nama Anda Masuk Daftar Penerima Bantuan

Panduan lengkap ini akan menjelaskan langkah-langkah rinci mengenai cara mengecek bansos menggunakan NIK KTP.

bansos

Tahukah Anda? Pemanfaatan Data Kependudukan Disdukcapil Aceh Barat Permudah Pembangunan dan Layanan Publik

Disdukcapil Aceh Barat gencar sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan bagi OPD, optimalkan perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Bagaimana data ini mengubah wajah layanan?

administrasi kependudukan