Temuan BRIN: IKN Nusantara Terkesan Asal Serobot Tanah Warga
Masyarakat sekitar Penajam Paser Utara memang tidak menunjukan penolakannya terhadap IKN Nusantara.
Salah satunya soal hak tanah milik warga yang tiba-tiba dipatok untuk pembangunan ibu kota baru.
Temuan BRIN: IKN Nusantara Terkesan Asal Serobot Tanah Warga
Temuan BRIN: IKN Nusantara Terkesan Asal Serobot Tanah Warga
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan sejumlah catatan terhadap proyek pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Salah satunya soal hak tanah milik warga yang tiba-tiba dipatok untuk pembangunan ibu kota baru.
Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Dini Suryani mengatakan, masyarakat sekitar Penajam Paser Utara memang tidak menunjukan penolakannya terhadap IKN. Sebab, kehadiran proyek tersebut membuat kawasan sekitar turut terbangun secara dadakan.
"Sampai 2009 (Kecamatan) Sepaku sering sekali mati lampu. Ketika IKN itu hadir, jalan jadi dibuka dan bagus banget jalannya. Mereka senang karena ekonomi jadi lancar," ungkapnya dalam sesi diskusi di Kantor BRIN, Jakarta, Jumat (16/2).
Namun, lain cerita dengan urusan tempat tinggal atau rumah warga. Dini lantas menceritakan pengalamannya saat menemui warga, yang bilang proyek IKN terkesan asal mencomot tanah.
"Ketika IKN hadir, titik nol dibangun, tiba-tiba di depan rumah salah satu narasumber kami sudah dipatok, padahal itu tanah dia. Dia kaget dan merasa tidak pernah diberitahu siapapun, termasuk perangkat desa dan kecamatan," bebernya.
"Memang untuk masyarakat yang sekitar saya bilang mix feeling. Di satu sisi mereka senang, tapi di sisi lain mereka masih insecure dengan bagaimana nasib mereka ke depan," kata Dini.
Selain itu, dia juga menyoroti sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat adat di sekitar proyek IKN. Memang, pemerintah telah memberitahu warga adat di daratan terkait adanya megaproyek itu.
Namun, sosialisasi itu dianggap masih belum menyentuh masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Dini lantas menceritakan diskusinya dengan Badan Otorita IKN.
"Yang risiko itu adalah yang masyarakat daerah pesisirnya. Karena itu betul-betul tidak jadi perhatian. Ketika kita diskusi dengan salah satu deputi OIKN, mereka (bilang), oh ada ya Suku Bajo di sana, dan terdampak. Karena sebenarnya wilayah IKN yang saat ini dipikirkan adalah daratan saja," tuturnya.
