Tarif Listrik di Indonesia Timur 17,5 Kali Lipat Lebih Tinggi dari Jakarta

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan biaya listrik di wilayah Indonesia Timur mencapai USD 0,70 per kilowatt hour (kWh).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan bahwa biaya listrik di wilayah Indonesia Timur mencapai USD 0,70 per kilowatt hour (kWh). Energi baru terbarukan (EBT) diharapkan menjadi salah satu solusi untuk masalah ini. Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, biaya listrik di Indonesia Timur jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Jakarta, yang hanya USD 0,04 per kWh.

Dengan perhitungan sederhana, biaya listrik di Indonesia Timur menjadi 17,5 kali lipat lebih mahal. "Jadi Indonesia Timur harga diesel disana untuk membangkitkan 1 kWh listrik itu membutuhkan USD 70 sen. Jadi saat ini kita menikmati listrik di ruangan ini (Jakarta) harganya cuma USD 4 atau 3 sen. Nah disana sangat tinggi sekali," ungkap Eniya dalam acara Indonesia Energy Transition Dialogue 2025, di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Eniya menyadari bahwa tingginya biaya listrik di Indonesia Timur memerlukan perhatian serius. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah mengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan EBT. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) misalnya, disebutkan Eniya dapat menghasilkan listrik dengan biaya yang lebih rendah. Meskipun demikian, investasi awal untuk PLTS memerlukan dana yang cukup besar.

"Nah pada saat kita bicara renewable energy mungkin membangun fotovoltaik, membangun baterai disana akan jauh lebih murah saat ini," ujarnya.

"Masih PR untuk harga. Ini harga PLTS yang kombinasi baterai, yang baterainya rada banyak, itu kita masih diskusi terus, karena harganya rada bergerak turun. Studi kita sudah update sih 2024 ya harganya, dan ini segera diputuskan, nanti saya diskusi lagi sama Pak Wamen," sambung Eniya.

Sebanyak 1.000 gedung di Jakarta tidak melaporkan efisiensi energi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan kewajiban efisiensi energi untuk gedung-gedung yang ada di DKI Jakarta. Meskipun demikian, terdapat sekitar 1.000 gedung yang belum mengirimkan laporan terkait hal tersebut. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menekankan bahwa sudah ada ketentuan yang mewajibkan gedung-gedung di Jakarta untuk mengurangi emisi melalui efisiensi energi.

"Jadi seluruh gedung saat ini di tempat kami hanya ada laporan 100 gedung yang sudah melaporkan penggunaan manajemen energi," ungkap Eniya dalam acara Indonesia Energy Transition Dialogue 2025 yang berlangsung di Jakarta pada hari Senin, 6 Oktober 2025.

Berdasarkan data yang dihimpun bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, masih terdapat 1.000 gedung yang belum memberikan laporan. Hal ini berkaitan dengan efisiensi energi di gedung pemerintah, hotel, dan rumah sakit yang memiliki penggunaan energi lebih dari 4.000 ton oil equivalent (TOE) per tahun.

"Itu skalanya yang di atas 4.000 TOE itu sekitar 1.100-an (gedung). Nah yang melapor ke kami masih 100, kita masih PR (pekerjaan rumah)," jelasnya. Mengenai kewajiban efisiensi ini, Eniya merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur tentang Konservasi Energi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2025 mengenai Manajemen Energi.

Pengurangan emisi merupakan langkah penting yang perlu dilakukan

Eniya menjelaskan bahwa penerapan efisiensi energi di gedung-gedung di Jakarta dapat mengurangi emisi hingga 37 persen. Hal ini dapat dicapai dengan mengelola penggunaan listrik pada perangkat elektronik dan peralatan lainnya.

"Dengan mudah kita hanya menghemat penggunaan listrik untuk penerangan, untuk AC ya, me-manage itu, tapi kita tetap nyaman. Jadi kita bisa menurunkan emisi lebih banyak," ungkapnya. Eniya juga menambahkan, "Jadi manajemen energi di berbagai gedung ini sekarang sudah mandatori, kita mohon kepada semuanya untuk memperhatikan hal ini, dan kita bersama-sama commit terhadap energi transisi."