Siap-Siap, Iuran BPJS Kesehatan Naik Usai Pilpres 2024

Pemerintah berencana menghapus tunggakan JKN mandiri yang mencapai puluhan triliun rupiah. Langkah ini disambut positif legislator, akankah meringankan beban masyarakat?

Rieke, yang juga merupakan inisiator Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa iuran peserta BPJS Kesehatan tidak akan mengalami kenaikan pada tahun 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan baru dipertimbangkan saat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen, menjaga daya beli masyarakat.

Dengan penyesuaian tarif, kata Sri Mulyani, jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga bisa ditingkatkan.

Irma menegaskan jika iuran naik, bisa menyebabkan kas BPJS jebol

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan belum ada kepastian kapan terkait dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan tahun 2026 masih dibahas antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan.

Menkes Budi secara terang-terangan mengakui  anggaran BPJS Kesehatan terbatas untuk membiayai biaya pengobatan terhadap anggotanya.

Iuran BPJS Kesehatan diisukan naik, seiring dengan adanya pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Ali Ghufron Mukti mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena tantangan yang dihadapi di depan cukup berat.

BPJS Kesehatan tidak memiliki utang di rumah sakit manapun. Sebaliknya, BPJS Kesehatan telah mampu membayar uang muka di berbagai rumah sakit.

BPJS Kesehatan mendorong perempuan untuk melakukan deteksi dini kanker payudara dan serviks melalui skrining JKN.

DPR baru saja mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT)

BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung menemukan sejumlah perusahaan belum memenuhi kewajiban Kepatuhan BPJS Kesehatan Perusahaan, padahal aturan mewajibkan pendaftaran seluruh karyawan.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menggalakkan sosialisasi JKN. Hal ini penting guna memastikan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan, demi perlindungan jaminan sosial yang optimal.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berupaya menuntaskan pendataan bantuan sosial (bansos) dan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebelum Hari Raya Idul Adha untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mengatasi masalah data desil yang tidak akurat.

Menurutnya, negara memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai jaminan kesehatan nasional secara menyeluruh tanpa harus membebani rakyat.

Menurut Rospita, pembayaran BPJS ke rumah sakit menggunakan sistem paket yang mencakup biaya ruangan, jasa dokter, makan, dan obat-obatan.

Dia juga mengkritisi ketergantungan pemerintah terhadap iuran BPJS semata, tanpa adanya sumber pendanaan tambahan untuk mendukung layanan kesehatan.

Perubahan kelas rawat akan mulai berlaku pada tahun 2025.

Kenaikan pajak dan pungutan baru di 2025 akan membebani kelas pekerja.

Peserta BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kelompok.

Pemerintah akan melakukan transisi dari sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan ke Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).