PHK Ancam Industri Hotel Jakarta, Kemenkeu: Efisiensi Anggaran Tetap Berlaku

Pemerintah memiliki kebijakan lain untuk mendukung perekonomian, termasuk sektor perhotelan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi keluhan pelaku usaha perhotelan di DKI Jakarta yang mengalami penurunan pendapatan akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Penurunan ini berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tersebut.

Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Lisbon Sirait, mengakui bahwa pengurangan anggaran berdampak pada berkurangnya kegiatan rapat kementerian dan lembaga yang biasanya diselenggarakan di hotel.

“Kalau alokasi anggarannya tidak optimal atau tidak full, ya kegiatan-kegiatan pemerintah yang di hotel memang otomatis berkurang,” ujar Lisbon dalam konferensi pers Kebijakan Standar Biaya Masukan (SBM) 2026 di Jakarta, Senin (2/6).

Namun demikian, Lisbon menegaskan bahwa kegiatan instansi pemerintah tidak harus selalu dilakukan di luar kantor. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kebijakan lain untuk mendukung perekonomian, termasuk sektor perhotelan, meskipun belum merinci bentuk insentif yang dimaksud.

Lisbon juga menegaskan bahwa anggaran perjalanan dinas dan kegiatan instansi ditetapkan berdasarkan harga pasar rata-rata dari komponen-komponen seperti hotel dan transportasi.

“Apakah ini berdampak terhadap kegiatan ekonomi? Ya tergantung besar alokasi anggarannya,” ujarnya.

Industri Hotel di Jakarta Terancam Gelombang PHK

Sebelumnya, Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, mengungkapkan bahwa industri hotel tengah menghadapi tekanan berat dari berbagai sisi.

Berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta pada April 2025 terhadap anggotanya, ditemukan bahwa 96,7 persen hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian pada triwulan-I 2025.

Menurut Sutrisno, faktor yang menyebabkan kondisi industri ini kian memburuk adalah penurunan tingkat hunian dan pendapatan. Momok utamanya ialah sebab segmen pasar pemerintahan yang kian susut akibat kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah. Bahkan, 66,7 persen responden menyatakan hal yang sama.

Dia khawatir jika kondisi ini berlarut-larut industri hotel dan restoran di Jakarta terancam banyak PHK, terutama pada triwulan pertama tahun 2025.