3.000 Pekerja Hotel di Jawa Barat Dapat Pengurangan Jam Kerja, Status Kontrak Tidak Diperpanjang

Okupansi di semua tingkatan hotel rata-rata 35 persen yang mana sangat berat untuk hotel beroperasi, sehingga diperlukan langkah strategis.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat mencatat sekitar 3.000 pekerja perhotelan di Jawa Barat mendapatkan pengurangan jam kerjanya. Langkah ini diambil perusahaan karena beratnya biaya operasional di tengah situasi saat ini.

Ketua PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi mengatakan dengan situasi saat ini, di mana dengan tekanan global dan ditambah ada aturan penghematan anggaran pemerintahan untuk acara di hotel, okupansi di semua tingkatan hotel rata-rata 35 persen yang mana sangat berat untuk hotel beroperasi, sehingga diperlukan langkah strategis.

"Idealnya untuk beroperasi normal itu okupansi 50 persen. Dengan kondisi saat ini yang paling bisa dilakukan (memodifikasi) pada aspek pekerja yang proporsinya 26 persen dari biaya operasional hotel," kata Dodi dikutip dari Antara Bandung, Rabu (7/5).

Rata-rata, kata Dodi, anggotanya memilih opsi untuk pengurangan jam kerja agar para pekerja tidak diberhentikan sepenuhnya dan tetap bisa mendapat upah mesti tidak seperti biasanya, di tengah minimnya orang menginap atau acara kedinasan. Namun itu untuk pekerja yang berstatus karyawan tetap.

"Untuk saat ini, pekerja harian sudah tidak diperpanjang lagi kecuali saat ramai sekali. Kemudian pekerja kontrak juga ada yang sudah habis dan tidak dipekerjakan lagi. Nah sisanya ini yang pekerja tetap, mereka sekarang bergantian harinya," kata Dodi.

Sistem Masuk Kerja

Dodi melanjutkan para pelaku usaha perhotelan melakukan kebijakan pengurangan jam kerja dengan sistem masuk tiga atau empat hari saja dalam sepekan, guna tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.

Namun demikian, kata Dodi, meski juga dilakukan inovasi dari para pelaku usaha perhotelan demi mempertahankan okupansi, ada beberapa hotel yang terpaksa harus tutup dan memberhentikan pekerjanya seperti di Bogor.

"Okupansi di semua hotel 35-40 persen. Sekarang bahkan sudah ada hotel yang tutup seperti di Bogor ada dua, dan itu ada puluhan pekerja harus di-PHK. Dan kami cek di daerah lain belum ada lagi yang tutup, hanya pengurangan pekerja saja," ujar Dodi.

Atas perkembangan situasi yang ada, Dodi mengatakan sudah dilakukan mediasi antara pihaknya dengan pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, namun belum membuahkan hasil terkait okupansi hotel.

Yang paling memungkinkan agar hotel tetap hidup, lanjut Dodi, salah satunya adalah dari sisi pajak ke pemerintah. PHRI, kata dia, mengusulkan agar adanya relaksasi berupa penundaan pembayaran pajak agar hotel masih bisa bertahan dan tidak melakukan PHK karyawan atau bahkan sampai menutup bisnisnya.

"Karena sekarang pendapatan kita turun, kredit macet juga tetap tinggi ke bank dan gak bisa dipermudah sama bank. Biar gak tutup ya minimal ada penundaan pembayaran pajaknya," kata dia.

Minta Relaksasi Pembayaran Pajak

Hal seruoa disampaikan Ketua PHRI Kabupaten Cianjur Nano Indrapraja yang juga meminta agar ada relaksasi dalam segi pembayaran pajak karena pendapatan hotel masih sulit.

"Ini sedang tidak baik-baik saja, tapi kami bukannya menyerah, dan memang kita semua berusaha di tengah perekonomian yang turun ini," kata Nano.

Sebelumnya, Pemprov Jabar menyatakan telah melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp5,1 triliun.

Dana tersebut kemudian direalokasikan ke pembangunan Infrastruktur Rp3,6 triliun (jalan, jembatan, irigasi, elektrifikasi, perhubungan dan sanitasi), pendidikan Rp1,3 triliun, kesehatan sebesar Rp122,9 miliar, penyediaan cadangan pangan sebesar Rp46,1 miliar, serta prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp35,5 miliar.