Pemerintah Siapkan Ratusan Terminal dan Rest Area untuk Kelancaran Persiapan Mudik Lebaran 2026

Pemerintah Indonesia gencar melakukan Persiapan Mudik Lebaran 2026 dengan menyediakan 177 terminal, puluhan rest area, hingga program mudik gratis demi menjamin kelancaran dan kenyamanan pemudik.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengumumkan langkah-langkah komprehensif untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 1447 Hijriah. Pemerintah menyiapkan 177 terminal dan puluhan rest area di berbagai daerah. Ini bertujuan memperkuat layanan transportasi darat bagi jutaan pemudik.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyatakan bahwa sarana dan prasarana angkutan jalan telah disiapkan. Sebanyak 115 terminal Tipe A dan 62 terminal Tipe B siap beroperasi. Selain itu, 48 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) akan difungsikan sebagai rest area.

Upaya ini juga mencakup kerja sama dengan Kementerian Agama untuk memanfaatkan masjid sebagai titik istirahat sementara. Program mudik gratis juga diselenggarakan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi pergerakan masyarakat demi kelancaran Persiapan Mudik Lebaran.

Optimalisasi Sarana dan Prasarana Angkutan Darat

Pemerintah fokus pada peningkatan fasilitas transportasi darat menjelang arus mudik Lebaran 2026. Sebanyak 177 terminal telah disiapkan untuk melayani pemudik di seluruh Indonesia. Terminal-terminal ini terbagi menjadi 115 terminal Tipe A dan 62 terminal Tipe B, memastikan jangkauan layanan yang luas.

Selain terminal, sejumlah 48 UPPKB akan diubah fungsinya menjadi rest area fungsional. Fasilitas ini penting untuk memberikan tempat istirahat yang aman dan nyaman bagi pengemudi dan penumpang selama perjalanan panjang. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko kelelahan pengemudi.

Kementerian Perhubungan juga berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk memanfaatkan 115 lokasi masjid dan fasilitas umum sebagai titik istirahat sementara. Kerja sama ini mencakup area strategis seperti Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Semarang, Purworejo, dan Kebumen. Inisiatif ini menunjukkan pendekatan holistik pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendukung mudik.

Program Mudik Gratis dan Manajemen Lalu Lintas

Untuk meringankan beban masyarakat dan mengurangi kepadatan jalan, pemerintah menyediakan 401 bus mudik gratis. Bus-bus ini memiliki kapasitas total 15.834 penumpang, menjangkau 34 kota tujuan di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Pendaftaran program mudik gratis ini akan dimulai pada 1 Maret 2026.

Tidak hanya bus, delapan truk juga disiapkan untuk mengangkut 240 sepeda motor pemudik. Ini memberikan solusi bagi pemudik yang ingin membawa kendaraan roda dua mereka tanpa harus berkendara jarak jauh. Program ini sangat dinanti oleh masyarakat, dengan minat yang melonjak signifikan dari tahun sebelumnya.

Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait manajemen lalu lintas. SKB ini mencakup pembatasan operasional angkutan barang, rekayasa lalu lintas seperti one way, contra flow, dan ganjil-genap. Pengaturan lalu lintas juga akan diterapkan di pelabuhan penyeberangan utama seperti Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.

Aan Suhanan menegaskan bahwa kebijakan pembatasan angkutan barang bertujuan melindungi keselamatan jutaan masyarakat yang mudik. Tujuannya bukan untuk membatasi usaha, melainkan mengatur agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang berjalan aman dan lancar selama arus mudik Lebaran.

Apresiasi dan Harapan untuk Mudik Lebaran 2026

Langkah-langkah pemerintah dalam Persiapan Mudik Lebaran 2026 mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Haris Muhammadun. Haris menilai upaya ini penting untuk mengurai kemacetan, memitigasi kecelakaan, serta mengakomodasi pergerakan angkutan umum dan logistik.

MTI memandang mudik 2026 sebagai momentum ekonomi strategis, mengingat pergerakan 143,9 juta pemudik menjadi peluang besar bagi sektor pariwisata, kuliner, dan UMKM di daerah tujuan. MTI juga mendorong pembentukan Satu Komando Pengendalian Angkutan Lebaran Nasional di bawah kendali Kementerian Perhubungan.

Survei Lembaga KedaiKOPI yang dilakukan pada 26 Februari hingga 7 Maret 2026 menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program mudik gratis. Head of Researcher KedaiKOPI, Ashma Nur Afifa, mengungkapkan bahwa 53,3 persen responden berminat mengikuti program ini, meningkat dari 39 persen pada tahun 2025. Hal ini menandakan program mudik gratis sangat dinanti dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Sumber: AntaraNews