Pemerintah Hadiahkan 100 Rumah Subsidi untuk Pekerja di Hari Buruh 1 Mei

BP Tapera kembali gelar Akad Massal FLPP 50.030 unit, menegaskan dampak positifnya terhadap peningkatan penyaluran rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait berencana menyelesaikan penandatanganan 50.000 kontrak rumah subsidi bagi keluarga berpenghasilan rendah pada 18 Desember 2025, menandai dorongan besar untuk perumahan terjangkau.

Hunian bersubsidi dalam bentuk vertical housing itu nantinya rencana dibangun di kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado.

Dalam menyusun rencana itu, Maruarar atau Ara turut menggandeng BP Tapera, Kementerian Keuangan, serta pemerintah daerah.

Dana ini diharapkan dapat terserap secara optimal demi memperkuat ekosistem perumahan rakyat.

Penyerahan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (13/7), dan disaksikan oleh Sekda Jawa Barat, Direktur Utama Bank BJB, serta Komisioner BP Tapera.

BP Tapera mencatat penyaluran FLPP rumah subsidi telah mencapai 77.532 unit per 11 Juni 2026, menunjukkan tren positif dan tingginya minat masyarakat, terutama generasi muda, terhadap program ini.

Lima model kolam ikan memanjang yang terletak di samping rumah subsidi dapat memberikan suasana hunian yang asri dan menenangkan.

Masyarakat dapat mencari properti sekaligus mengajukan pembiayaan rumah dalam satu ekosistem layanan yang terintegrasi.

Pengembang dan perbankan sebenarnya telah menerima notifikasi mismatch data dan sistem peringatan dini secara berkala.

Kanwil DJPb Sulsel mengumumkan realisasi pembangunan 4.633 unit rumah subsidi MBR dengan skema FLPP senilai Rp578,80 miliar, mendorong ekonomi daerah dan akses hunian layak.

Perpanjangan tenor KPR tersebut diestimasi bakal meringankan cicilan rumah subsidi hingga di bawah Rp1 juta per bulan.

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Bantul, DIY, sekaligus meresmikan pelaksanaannya dan menargetkan daerah perbatasan.

Kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam menghadirkan inovasi pendanaan untuk mengatasi karakteristik pembiayaan perumahan yang bersifat jangka panjang.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat serius tangani kawasan kumuh di Pekon Pajar Bulan, mengubahnya menjadi permukiman layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS Lampung Barat). Program ini diharapkan meningkatkan kualitas hidup mas

Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah progresif dengan menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), menegaskan komitmennya mendukung program nasional tiga juta rumah dan mempermudah akses h

Direktur Utama BTN menegaskan penilaian kredit bank tetap menjadi hak prerogatif bank, meskipun ada pelonggaran kebijakan SLIK OJK, demi menjaga kualitas risiko dan tanggung jawab penuh perbankan.

Badan Legislasi DPR RI menyepakati penambahan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026, memperkuat arah legislasi nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.