Pemerintah Butuh Rp 853 Triliun untuk Pengadaan Kereta dan Penambahan Rel hingga 2030

Pendanaan untuk pembangunan sektor kereta api tidak sepenuhnya bersumber dari APBN.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan diperlukan anggaran sebesar Rp 853 triliun untuk pengembangan sektor perkeretaapian hingga tahun 2030. Dana tersebut diharapkan tidak sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Lalu Lintas dan Kereta Api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Arif Anwar, menjelaskan bahwa target pengembangan mencakup jalur kereta api sepanjang 10.524 kilometer hingga 2030, serta jalur kereta perkotaan sepanjang 3.725 km.

"Ini anggaran Rp 853 triliun adalah yang indikasi dibutuhkan untuk menyelesaikan rencana induk perkeretaapian hingga 2030 nantinya," ungkap Arif dalam diskusi media di Kantor Kemenhub, Jakarta, pada Kamis (31/7/2025).

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk pengadaan 2.839 lokomotif dan 34.176 kereta, termasuk 2.475 lokomotif kereta barang dan 28.354 gerbong. Arif juga menambahkan bahwa anggaran ini akan dialokasikan untuk pengembangan jalur kereta api di Sumatera dan Sulawesi, serta melanjutkan proyek jalur ganda di Pulau Jawa. "Saat ini yang sudah terbangun itu sekitar 7.000 km. Jadi, PR kami, sampai dengan 2030 masih panjang, masih ada sekitar 3.000 kilometer yang harus dibangun," jelasnya.

Tak Semua Pakai APBN

Arif menjelaskan bahwa tidak semua dana tersebut akan diambil dari APBN. Salah satu alternatif pembiayaan adalah dengan menggandeng pihak swasta. "Ini memang arahan Presiden tidak atau seminimal mungkin bisa di-support menggunakan APBN. Jadi, dibutuhkan investor dalam hal ini," tuturnya. Setidaknya terdapat dua skema pembiayaan yang akan diterapkan, yaitu Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi murni. "Pemerintah Indonesia saat ini sangat mendorong agar pembangunan dan pengembangan infrastruktur di bidang transportasi menggunakan skema pendanaan tanpa APBN. Sehingga kebutuhan skema pembiayaan non-APBN atau creative financing ini misalnya bisa memakai investasi murni, konsesi dan sebagainya. Kemudian KPBU," tegasnya.

Tarif transportasi cukup tinggi

Pengeluaran untuk transportasi di wilayah aglomerasi Jabodetabek terbilang cukup tinggi. Di antara semua daerah, warga Bekasi mencatatkan biaya tertinggi, yaitu mencapai Rp 1,91 juta setiap bulan. Menurut Direktur Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, biaya transportasi yang dikeluarkan oleh setiap individu bervariasi. Selain itu, ada juga biaya tambahan yang tidak sedikit dari penggunaan transportasi publik. "Orang ke kantor tuh masih harus naik ojek, atau naik apa, menuju ke public transport-nya, dari public transport, kalau dia bawa mobil harus parkir, parkirnya mahal. Padahal naik keretanya cuma Rp 3.500. Kalau kayak gitu, itu yang kita perbaiki," ucap Risal usai diskusi media di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Harga di Bekasi adalah yang tertinggi

Berapa sebenarnya biaya transportasi bagi masyarakat di kawasan Jabodetabek? Mari kita lihat perhitungan berikut. Menurut data yang disampaikan oleh Risal, terdapat variasi angka yang cukup signifikan. Namun, biaya tersebut masih berada di atas angka ideal yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu sebesar 10 persen dari total biaya hidup. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Risal menunjukkan bahwa rata-rata biaya transportasi di kota-kota besar mencapai 12,46 persen dari biaya hidup.

Warga Bekasi menjadi yang paling tinggi dalam pengeluaran transportasi, dengan total mencapai Rp 1.918.142 per bulan. Selanjutnya, Kota Depok mencatatkan biaya sebesar Rp 1.802.751 per bulan. Di posisi ketiga, Kota Jakarta mengeluarkan Rp 1.590.544 per bulan untuk transportasi, sedangkan Kota Bogor menghabiskan Rp 1.235.613 per bulan. Selain kawasan Jabodetabek, biaya transportasi di Kota Surabaya juga terbilang tinggi, mencapai Rp 1.629.219 per bulan. Risal menekankan pentingnya perhatian terhadap masalah first mile dan last mile. "Bagaimana tadi, first mile last mile-nya itu, bisa kita reduksi. Jadi, cost orang itu untuk transportasi bisa kita kurangi," tegasnya.