Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau
Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi upaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal.
Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto menyebut dari pandangan politik Prabowo memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN dan tidak membiarkan proyek tersebut mangkrak.
Tetapi, secara realistis anggaran yang digelontorkan untuk melanjutkan proyek tersebut tidak cukup.
merdeka.com
"Dugaan saya secara politik ini adalah komitmen prabowo terhadap IKN, setelah Pak Jokowi selesai nanti. Tapi disisi lain secara realitas uangnya juga enggak ada, nggak banyak uang yang bisa diinvestasikan ke situ,"
kata Eko dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (4/7).
Eko menilai anggaran sebesar Rp16 triliun paling tidak hanya bisa membangun kantor para menteri.
Bukan pembangunan infrastruktur secara akseleratif seperti rencana-rencana awal yang mana IKN akan berbasis teknologi tinggi.
Sehingga ia menduga pembangunan IKN yang dilanjutkan Prabowo tidak mangkrak, tetapi hanya mendapatkan anggaran seadanya. Seolah-olah hidup segan mati tak mau.
"Sehingga mungkin dugaan saya IKN ini hidup segan mati tak mau, pokoknya ada lah Rp10-Rp15 triliun tiap tahun dialirkan kesitu, tapi enggak ada akselratifnya seperti rencana-rencana di awal yg katanya nanti semuanya kaya juga tech, itu kayanya sulit untuk diimplementasikan," terang dia.
Hal itu dilakukan, sebab masih adanya kewajiban Prabowo yang harus membayar utang jatuh tempo sebesar Rp800 triliun di tahun 2025.
Eko menyatakan sebanyak 70 persen kurang lebih utang tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) yang sifatnya harus segera dibayarkan.
"SBN itu nggak ada negosiasi kompromi, ya nggak bayar kita hakimi. Bukan kaya dulu, mungkin bisa dinegosiasi dengan lembaga-lembaga internasional. Ya siap-siap berhadapan dengan pasar, tapi nggak komit ya dihakimi juga," tandasnya.