Menengok Dampak Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos ke Petani dan Pengusaha

Serikat pekerja berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tersebut.

Kebijakan tersebut dinilai berdampak signifikan terhadap keberlangsungan industri tembakau nasional dan nasib petani.

Dia juga menilai bahwa dampak atau beban dari kebijakan aturan kemasan rokok polos tanpa merek ini akan menjadi tugas berat bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang tertera pada RPMK terus menuai kritik.

Sejatinya Indonesia sendiri merupakan negara produsen tembakau, berbeda dengan negara lain sebagai konsumen tembakau yang memberlakukan kebijakan FCTC.

Usai menuai polemik, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku akan mengkaji ulang aturan tersebut.

Dari empat pilar dalam penyusunan kebijakan produksi hasil tembakau, ekosistem pertembakauan di Indonesia harus diperhatikan secara keseluruhan.

Kebijakan kemasan rokok polos mengabaikan hak-hak hidup masyarakat yang bergantung pada industri tembakau.

Kebijakan ini, bagian dari aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Aturan kemasan rokok polos tanpa merek menjadi polemik baru bagi perusahaan yang menjalankan usahanya secara legal.

Lembaga riset independen tersebut memandang kebijakan tersebut telah memunculkan sejumlah tantangan dan kontroversi yang signifikan.

Tutum menilai aturan ini akan menimbulkan kerancuan saat pembelian produk tembakau dan akan menimbulkan berbagai faktor lain.

Tim gabungan Polda Jabar dan Polres Garut berhasil membekuk spesialis **pembobolan minimarket Garut**, seorang residivis berinisial D (42) yang menggasak rokok dan barang berharga di lima lokasi. Simak detail penangkapannya!

Peneliti Universitas Brawijaya menyoroti dampak serius jika penindakan rokok ilegal tidak dituntaskan, mengancam penerimaan negara dan keberlangsungan sektor Industri Hasil Tembakau (IHT).

Dicoretnya larangan ini sebagai bentuk akomodir aspirasi dari pedagang kaki lima, warung kelontong, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pemusnahan hasil tembakau dilakukan dengan cara pembakaran, sedangkan pemusnahan minuman beralkohol dilakukan dengan cara dituang pada media pasir.

Ketua FKBI menyoroti tantangan besar dalam mitigasi penyalahgunaan dana bansos untuk judi online dan rokok, mendesak pemerintah untuk tindakan konkret. Mengapa larangan saja tidak cukup?

Pemerintah Kota Kediri serius menekan kasus PPOK dan asma dengan memperkuat layanan puskesmas. Langkah ini penting mengingat PPOK diperkirakan menyerang jutaan warga.

Bea Cukai Semarang berhasil memusnahkan jutaan batang rokok ilegal serta ribuan liter minuman beralkohol, menyelamatkan potensi kerugian negara dan menjaga iklim usaha yang sehat.

Langkah agresif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri dugaan penyalahgunaan pengurusan cukai rokok di Jawa Timur mengungkap praktik "beternak pita cukai" dan jaringan kejahatan ekon

Purbaya mengaku telah merampungkan proposal penambahan layer cukai rokok dan akan segera membawanya ke DPR.

Satpol PP Bangka mengambil langkah tegas melarang pedagang menjual rokok ilegal di wilayahnya. Penemuan rokok tanpa pita cukai ini merugikan negara dan mengancam kesehatan masyarakat, sehingga Satpol PP Bangka Larang Rokok Ilegal beredar.

Aliansi Mahasiswa Merah Putih (AMMP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk transparan dan mengusut tuntas mafia cukai rokok ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah, khususnya di Jawa Timur, menimbulkan pertanyaan besar tentang pengawasan

Bea Cukai Banyuwangi berhasil mengungkap peredaran 6,5 juta batang rokok ilegal di awal tahun 2026, berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah dan mengamankan empat tersangka.