Mantan Menteri Perhubungan Singapura Didakwa Terima Gratifikasi Rp4,7 Miliar

Kasus ini mencoreng citra Singapura sebagai negara paling ketat dalam kasus korupsi.

Mantan menteri perhubungan Singapura Subramaniam Iswaran didakwa menerima gratifikasi senilai SGD403.000 atau setara Rp4,7 miliar. Kasus ini mencoreng citra Singapura sebagai negara paling ketat dalam kasus korupsi.

Dilansir dari BBC, kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik jarang terjadi di Singapura, pusat keuangan yang bangga dengan citranya yang bersih, dan kasus Iswaran telah menggemparkan negara tersebut .

Iswaran sekarang menghadapi denda atau hukuman penjara hingga dua tahun untuk setiap tuduhan menerima hadiah atau gratifikasi, dibandingkan dengan hukuman korupsi yang membawa denda hingga USD100.000 atau setara Rp1 miliar atau hukuman penjara hingga tujuh tahun.

Iswaran adalah pejabat politik pertama di Singapura yang diadili di pengadilan dalam 50 tahun terakhir.

Ia terkenal karena membawa Grand Prix Formula 1 ke negara kepulauan Asia Tenggara tersebut. Edisi terbarunya berakhir beberapa hari sebelum ia hadir di pengadilan.

Lembar dakwaan mengungkapkan bahwa Iswaran menerima hadiah lebih dari SGD403.000 atau setara Rp4,7 miliar dalam bentuk tiket pesawat, menginap di hotel, pertunjukan musikal, dan tiket grand prix.

Tak lama setelah tuduhan dikeluarkan pada bulan Januari, Iswaran mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan dan mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan, dengan mengatakan ia akan fokus membersihkan namanya.

Pihak-pihak di pusaran korupsi Iswaran

Taipan properti Ong Beng Seng disebut dalam dakwaan tersebut, seringkali sebagai pihak yang menawarkan suap yang diduga.

Ong memiliki hak atas Grand Prix Singapura, sementara Iswaran adalah penasihat panitia pengarah balapan.

Perusahaan milik Ong, Hotel Properties, juga memiliki 38 hotel dan resor yang beroperasi di bawah merek termasuk Four Seasons, Hard Rock Hotels, dan Concorde, menurut Refinitiv Eikon dari Bursa Efek London.

Ong ditangkap tahun lalu bersama Iswaran tetapi belum didakwa atas pelanggaran apa pun. Awalnya, ia dijadwalkan untuk bersaksi sebagai saksi penuntut dalam persidangan Iswaran.

Pada bulan Maret tahun ini, Iswaran dijatuhi delapan dakwaan tambahan yang menuduh ia memperoleh barang-barang seperti sepeda Brompton, satu set tongkat golf, dan wiski dari tokoh lain: bos perusahaan konstruksi Lum Kok Seng.

Saat menjabat di pemerintahan, Iswaran memegang beberapa portofolio di kantor perdana menteri: di urusan dalam negeri, komunikasi dan, yang terbaru, kementerian transportasi.

Namun selama tugasnya yang panjang di kementerian perdagangan dan industri, ia memperoleh ketenaran dan berperan dalam mengembangkan lanskap pariwisata Singapura pada akhir tahun 2000-an dan 2010-an.

Ini adalah masa ketika pemerintah menggelontorkan sumber daya yang besar dan merayu investasi asing bernilai miliaran dolar untuk membangun kasino, hotel, tempat wisata, dan acara seperti Grand Prix F1.

Iswaran dan Grand Prix F1

Iswaran adalah wajah yang tak asing di podium, sering membagikan trofi kepada para pembalap di tengah semprotan sampanye yang merayakan.

Kasus terhadap Iswaran adalah salah satu dari serangkaian skandal politik yang mengguncang Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa, yang telah lama menggembar-gemborkan pendiriannya yang kuat menentang korupsi dan perilaku amoral.

Pada tahun 2023, pemerintah diguncang oleh penyelidikan korupsi terpisah terhadap properti dua menteri lainnya, yang pada akhirnya membebaskan mereka dari kesalahan, serta pengunduran diri dua anggota parlemen karena perselingkuhan.

Anggota parlemen Singapura termasuk yang berpenghasilan tertinggi di dunia, dengan beberapa menteri memperoleh lebih dari SGD1 juta. Para pemimpin membenarkan gaji besar tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu memberantas korupsi.

Sebelum tahun lalu, kasus terbaru seorang politisi yang menghadapi penyelidikan korupsi besar terjadi pada tahun 1986, ketika menteri pembangunan nasional Teh Cheang Wan diselidiki karena menerima suap. Ia bunuh diri sebelum didakwa.

Sebelumnya, mantan menteri negara lingkungan hidup Wee Toon Boon dijatuhi hukuman 18 bulan penjara pada tahun 1975 atas kasus yang melibatkan lebih dari SGD800.000.