Mandatori B50 Diklaim Bakal Hemat Devisa Rp172 Triliun untuk Impor Solar
Ia turut menyoroti kajian Pranata UI yang menyebut mandatori B50 bakal menurunkan nilai ekspor minyak sawit mentah (CPO) hingga Rp190,5 triliun.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menghitung bahwa implementasi program biodiesel 50 persen atau B50 bakal banyak menghemat devisa negara. Khususnya dari pengeluaran negara untuk impor Solar di tengah fluktuasi harga minyak dunia.
Ketua Umum Gapki, Eddy Martono menyampaikan, kebutuhan minyak sawit sebagai bahan campuran biodiesel pada 2025 mencapai sekitar 13 juta ton. Dengan diterapkannya mandatori B50 per 1 Juli 2026 nanti, kebutuhannya diprediksi bakal melonjak sekitar 3 juta ton.
"Karena tadi ada kebutuhan dalam negeri yang akan naik 3 juta ton, kalau untuk tahun ini saja perkiraan (kebutuhan minyak sawit untuk B50) sekitar 1,5-1,7 juta ton. Karena implementasi baru di bulan Juli," ujar dia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (30/4).
Kendati begitu, Eddy menyebut para pengusaha sawit mendukung penuh mandatori B50. Lantaran bisa menjadi substitusi bagi kebutuhan Solar yang tengah mengalami lonjakan harga.
Tak hanya dari sisi pengusaha, pengeluaran negara juga bakal banyak terselamatkan. "B50 dapat menghemat devisa sekitar Rp172,35 triliun melalui penurunan impor Solar," sebut Eddy.
Ia turut menyoroti kajian Pranata UI yang menyebut mandatori B50 bakal menurunkan nilai ekspor minyak sawit mentah (CPO) hingga Rp190,5 triliun. Menurutnya, itu perlu dikoreksi lagi lantaran studi tersebut dilakukan ketika harga minyak bumi rendah.
"Kalau dari data dari Pranata UI kita lihat bahwa sebenarnya ini akan juga terjadi potensi penurunan ekspor Rp190,5 triliun. Tapi studi ini sebenarnya sewaktu sebelum harga minyak bumi naik tinggi," ungkapnya.
"Jadi ini studi ini adalah studi waktu tahun 2025 di mana harga minyak bumi itu masih di sekitar USD 60-70 per barel," dia menjelaskan.
Proyeksi Pemerintah
Di sisi lain, pemerintah memperkirakan program B50, atau bahan bakar campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati seperti minyak sawit, bisa menghemat devisa negara hingga Rp139,8 triliun pada 2026.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mencatat bahwa industri sawit memiliki peran yang besar terhadap perekonomian nasional.
"Sawit tuh kalau di catatan kita ya, pertama kontribusinya ke PDB 3,5 persen, jadi signifikan. Kedua, nilai ekspornya di 2025 aja USD 40 miliar, volumenya 38,84 juta ton," terang dia saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta pada kesempatan sama.
"Belum lagi tadi kalau kita lihat dari sisi serapan tenaga kerja, devisa. Jadi memang industri sawit ini secara umum itu punya peranan yang penting," dia menekankan.
Hemat Devisa Rp139 Triliun di 2026
Kontribusi kelapa sawit terhadap roda ekonomi nasional pun bakal semakin tinggi dengan adanya program B50. Berkat adanya penghematan devisa yang secara proyeksi bakal semakin besar di tahun ini.
"Dalam konteks B50, untuk program biodiesel mandatori kan devisa yang kita bisa hemat Rp133,3 triliun di 2025. Tahun 2026 harapannya Rp139,8 triliun," kata Ferry.
Meskipun begitu, sambung Ferry, pemerintah tidak ingin pasokan sawit untuk program B50 sampai menimbulkan benturan kepentingan dengan industri minyak goreng, yang juga menjadikan sawit sebagai bahan baku utama.
"Prinsipnya kan kita ada keseimbangan. Kuncinya salah satu Yang kita perlu dorong adalah produktivitas dari produksi sawitnya," tegas dia.