Jalankan Kebijakan B50 Tahun 2026, Menteri Bahlil Ambil Kebijakan Begini untuk Industri Kelapa Sawit RI
Usulan itu didorong sebagai salah satu opsi dalam pelaksanaan mandatori B50, alias campuran BBM solar dengan bahan bakar nabati (biodiesel).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mempertimbangkan skema kewajiban pembelian dalam negeri, atau domestic market obligation (DMO) untuk komoditas minyak sawit mentah (CPO).
Usulan itu didorong sebagai salah satu opsi dalam pelaksanaan mandatori B50, alias campuran BBM solar dengan bahan bakar nabati (biodiesel) berbasis CPO 50 persen pada 2026 mendatang.
Bahlil mengatakan, program B50 pastinya membutuhkan tambahan pasokan minyak sawit mentah. Alhasil, ia menawarkan tiga opsi untuk memenuhi kebutuhan CPO di dalam negeri.
Pertama, dengan memaksimalkan produksi CPO yang ada, lalu dengan membuka lahan baru, atau mengurangi ekspor minyak sawit mentah.
"Karena pasti kita nambah CPO, kalau nambah CPO hukumnya kalau enggak bikin kebun baru atau intensifikasi, atau sebagian ekspor kita tidak lakukan, kita berlakukan DMO," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/10).
Yang pasti, Bahlil menyatakan bahwa program B50 akan dimulai pada tahun depan. Jika itu terlaksana, ia mengklaim Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor solar.
"Kita akan melakukan konversi dari B40 ke B50. Sekarang Ibu Prof Eniya (Dirjen EBTKE Kementerian ESDM) sudah melakukan hitungan tes mesin. Direncanakan semester II 2026 itu mulai kita implementasikan," ungkap dia.
"Artinya kita tidak lagi impor solar. Sekarang total kebutuhan solar kita impor 4,9 juta (liter). Jadi kalau kita konversi ke B50, itu kita sudah tidak impor lagi," tegasnya.
Dipertanyakan Pengusaha Minyak Sawit
Realisasi program B50 sebelumnya sempat dipertanyakan Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat Sinaga. Ia mempertanyakan program BBM Solar dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati tersebut, yang sebelumnya rencana mulai diterapkan awal 2026.
Dari sisi ketersediaan bahan, ia tidak mempermasalahkan lantaran Indonesia dikaruniai banyak kelapa sawit. Namun, Sahat meminta pemerintah turut mempertimbangkan keuntungan ekonomi di balik kebijakan tersebut.
"Dari volume realistis, tapi menguntungkan enggak? Itu pertanyaan kedua. Itu yang perlu dikaji," kata Sahat saat ditemui di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten beberapa waktu lalu.
Hitungan Ongkos Belum Masuk
Sebagai gambaran, ia menghitung ongkos pengadaan bahan bakar untuk mesin diesel, yang berasal dari energi fosil dengan rentang harga USD 68-70 per barel. Jika diproduksi dalam bentuk Solar, harga keekonomiannya menjadi USD 72 per barel.
"Sekarang sawit berapa? USD 870 per ton. Untuk jadi biodiesel tambah USD 85, jadi USD 955 per ton. USD 955 per ton dikali dengan 0,879, itu kira-kira USD 1.100 per kubik meter. Dibagi 6,2 untuk ke barel, itu USD 120-130. Mana yang lebih menguntungkan bagi Indonesia?" bebernya.
Menurut dia, Indonesia saat ini idealnya masih berada di level B20 untuk implementasi program biodiesel. "Habis itu tergantung daripada market," imbuhnya.