Lirih Pedagang Bandung Bertahan di Tengah Pasar Beras yang Tak Memihak dan Suramnya Ekonomi

Di tengah gempuran urusan ekonomi yang terasa mencekik, Agus tak menaikkan harga jual kupat tahu sejak 5 tahun lalu.

Saat kendaraan ramai berlalu-lalang di Jalan Ahmad Yani, Bandung, pada Sabtu 26 Juli 2025 siang, Agus membereskan gerobak kupat tahunya. Dia berniat memberi ruang istirahat buat tubuhnya. 

Meski begitu, pria 62 tahun itu tak yakin, kalau langkah itu bisa mengurai kepusingan di balik tempurung kepalanya soal dagangannya yang sepi pelanggan.

Padahal, Agus sendiri menggunakan beras jenis premium untuk membuat kupatnya, itu guna memastikan kualitas santapan yang dia jual memuaskan. Ironisnya, upaya memuaskan pelanggan ini jadi tambahan pikiran dia sekarang, sebab harga beras terus mengalami kenaikan, terutama beras premium.

"Beli beras yang Rp17.000, jenis ST. Dulu harganya Rp13.000. Sudah dua tahun lebih naik. Kalau kosong ya naik harganya," ungkapnya.

Di tengah gempuran urusan ekonomi yang terasa mencekik, Agus tak menaikkan harga jual kupat tahu sejak 5 tahun lalu. Bahkan di masa-masa sulit seperti Covid-19 melanda, harga per porsinya tetap Rp15.000.

Hanya saja, Agus terpaksa mengurangi isi tiap porsi dagangannya. Itu dia lakukan dalam upaya bertahan agar tak cepat gulung tikar. "Harga jual sama tapi ukuran porsinya dikurangin dari biasanya," ujarnya.

Selain siasat di atas, tak banyak yang dapat pria lansia itu lakukan. Namun, ia tetap bersyukur, meski pendapatannya cuma lebih Rp100.000 per hari.

"Harapannya ya pemerintah bisa segera mengatasi ini. Apalagi sekarang lagi sulit ekonomi, pelanggan berkurang," lirih dia.

Naiknya Harga Beras Hantam Ekonomi Rakyat Kecil

Naiknya harga beras saat ini, jadi keluhan sendiri di kalangan pedagang. Menurut Rahmat (52), pedagang beras generasi ketiga asal Cimahi, kenaikan harga beras dimulai sejak awal Juni. Awalnya hanya naik Rp200 hingga sekarang genap jadi Rp1.000.

"Sekarang beras paling murah Rp14.000 untuk kualitas medium. Yang premium sekarang paling murah Rp18.000," kata Rahmat saat ditemui di kiosnya di Pasar Kosambi.

Dia mengaku tak asing lagi dengan komplainan emak-emak yang menjadi pelanggannya. Tapi apa boleh buat, tak banyak yang bisa pria itu lakukan. "Jelas berat, terutama untuk konsumen. Mereka yang biasa pakai beras Rp13.000 sekarang harus beli Rp14.000-Rp18.000. Pasti komplain mah ada lah," katanya.

Keluhan serupa juga keluar dari mulut pedagang lainnya, Aman (62). Kenaikan harga beras sekarang kata dia disertai dengan pasokan yang lebih menipis. Padahal, dulu dia bisa punya stok beras sampai 3 ton. “Kalau stok terus terbatas, kemungkinan harga bisa naik lagi," keluh dia.

Apalagi saat ini, menurutnya musim panen beras masih jauh. Dari informasi yang dia dapatkan, para petani belum lama menanami sawah mereka dengan bibit padi.

Terkait urusan ini, dia pun berharap Bulog dapat turun ke gelanggang, mengatasi masalah yang ada. Terlebih, belakangan mencuat ada beras oplosan yang beredar di pasaran. "Bulog harus peduli. Jangan asal kasih barang murah tapi kualitas tidak memuaskan," tuturnya.

Situasi Ekonomi Suram

Kekhawatiran para pedagang di Kota Bandung pun ditengarai tak lepas dari bayang-bayang situasi ekonomi perkotaan yang suram.

"Situasi ini kemungkinan berkaitan dengan meningkatnya angka kemiskinan," Kepala BPS Jabar Darwis Sitorus, Jumat (25/7) saat dimintai tanggapan mengenai pengaruh kenaikan harga dan isu beras oplosan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat sendiri, telah merilis data bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Barat secara umum menurun per Maret 2025. Namun, angka kemiskinan di wilayah perkotaan mengalami lonjakan.

Darwis Sitorus menyampaikan, jumlah penduduk miskin secara total kini berada di angka 3,65 juta orang, atau 7,02 persen dari total populasi Jawa Barat. Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan 3,67 juta orang pada September 2024. Akan tetapi, secara lebih rinci, wilayah perkotaan malah mengalami peningkatan.

"Secara absolut, di perkotaan terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 66,02 ribu orang, sementara di pedesaan turun sebanyak 79,63 ribu orang," kata Darwis dalam keterangannya, Jumat (25/7).

Sebagai upaya mengatasi persoalan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan terkait lowongan kerja. Harapannya guna mendongkrak daya beli masyarakat perkotaan. Pemprov pun telah menyiapkan aplikasi digital yang dirancang guna mempertemukan pencari kerja dengan penyedia lowongan.

"Harapannya, bisa terjadi kecocokan antara kebutuhan tenaga kerja dan pencari kerja. Mungkin ini bisa menjadi solusi bagi permasalahan ketenagakerjaan di Jawa Barat," pungkas Darwis.