Kemnaker Minta Sritex Tak Buru-buru PHK dan Tetap Bayar Gaji Karyawan Meski Resmi Pailit

Menurutnya, putusan Mahkamah Agung (MA) sudah inkrah yakni menolak.

Jalan terbaik bagi semua pihak dalam kondisi saat ini adalah Sritex kembali beroperasional.

Noel mencurigai ada peran tangan setan dari bangkrutnya PT Sritex.

BNI akan berdiskusi lebih lanjut dengan pemerintah dan kreditur Sritex lainnya menyusul ditolaknya Kasasi Pailit Sritex oleh Mahkamah Agung.

Manajemen Sritex telah melakukan konsolidasi internal dan memutuskan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Selama proses pengajuan kasasi ke MA, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan usahanya.

Putusan Kasasi ini mempertegas keputusan Pengadilan Niaga Semarang sebelumnya, yang menguatkan status kepailitan bagi Grup Sritex.

Sritex memastikan hak-hak karyawan seperti gaji, terpenuhi.

Serikat buruh tengah mendata buruh yang terdampak PHK PT Sritex.

PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit berdasarkan putusan sidang di Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan PT Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pengadilan Niaga Kota Semarang mengabulkan gugatan PKPU terhadap PT Sritex dan tiga perusahaan tekstil lainnya.

Dalam sejarahnya, pendirian pabrik Sritex diresmikan langsung oleh Presiden ke-2 RI, HM Soeharto.

Keputusan penutupan ini diambil setelah Pengadilan Niaga Semarang memutuskan Sritex berada dalam kondisi pailit

Mediasi antara manajemen PT Sri Rezeki Isman (Sritex) dengan para kurator di Solo, Rabu (8/1), gagal dilakukan.

Ribuan buruh PT Sritex menggelar doa bersama di lapangan serba guna setempat, Jumat (27/12) pagi.

Noel menuturkan, negara harus memastikan agar ketika Mahkamah Agung sudah memberikan keputusan.

Mahkamah Agung (MA). Pasalnya dengan putusan tersebut, status pailit Sritex telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan memulai proyek Pembangunan BPVP Tanjung Selor di Kalimantan Utara tahun ini, sebuah inisiatif strategis untuk mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia daerah.

Indonesia menyambut positif adopsi Konvensi ILO tentang Kerja Layak dalam Ekonomi Platform. Ini menjadi langkah penting dalam memastikan perlindungan Pekerja Ekonomi Platform di era digital.

Penambahan kuota dilakukan seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut.

Sebagai informasi, dua terdakwa adalah dari pihak swasta. Sisanya, berasal dari pihak penyelenggara negara di kementerian tersebut.

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara (Sumut) meminta Kemenaker segera mengevaluasi perusahaan alih daya yang terbukti merugikan pekerja, mengungkap berbagai pelanggaran serius.

PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) menggandeng Kemenaker dan perguruan tinggi untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing, menjawab tantangan industri modern dan kebutuhan pasar yang adaptif.