Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Pemerintah memutuskan menghentikan sementara penyaluran bansos beras karena menjadi polemik pada pemilu 2024.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan aturan tersebut dikecualikan kepada daerah yang mengalami bencana seperti NTT.

Arief menyebut, kelangkaan beras saat ini diakibatkan oleh dampak El Nino yang mempengaruhi produksi padi di dalam negeri.

Masa tenang pemilu diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022.

Masa panen diprediksi bergeser di bulan Mei hingga Juni.

Teguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan, permasalahan beras bansos yang menjadi polemik selama pemilu beberapa waktu lalu.

Pihak yang mencoba memainkan bansos untuk Pilkada maka akan ada sanksi pidana.

Masa tenang pemilu adalah periode waktu yang ditetapkan sebelum hari pemungutan suara di mana semua kegiatan kampanye dan propaganda terkait pemilu.

Mengingat pada 14 Oktober mendatang menjadi puncak pesta demokrasi 5 tahunan.

Rasa nyaman itu, kata Agus, akhirnya membuat masyarakat enggan untuk mengraduasi atau upgrade diri.

Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu melalui pemberian bantuan tunai secara berkala.

Menko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).

Anggaran bansos tahun 2024 sudah sesuai keputusan yang telah disepakati dalam pengesahan APBN 2024.

Warga Meruyung di Depok menerima bantuan Bansos beras dari Perum Bulog.

Dengan jangkauan yang luas, Erick menyampaikan Pos Indonesia memiliki kemampuan dalam menyalurkan bantuan ke seluruh penjuru negeri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pemerintah siap merealisasikan permintaan tersebut.

Lebih dari 1300 Keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) mendapatkan bansos 20 kg di Kantor Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Depok, Jawa Barat.

Bansos beras 20 kg untuk Keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) disalurkan di Kelurahan Makasar, Jakarta Timur, Selasa (22/07/2025).

Rizal meminta kepada masing-masing kepala daerah dan juga Bulog yang berada di tiap wilayah untuk melakukan pengecekan data ulang.

Penyaluran bantuan pangan beras yang dimulai pada bulan Juli 2025 dianggap sebagai langkah yang tepat dari pemerintah untuk mengatasi fluktuasi harga beras.

Program bansos beras kemasan 10 kilogram akan direalisasikan mulai Januari 2025 mendatang.