Bulog Tegaskan Tak Ada Motif Politik Di Balik Penyaluran Bansos Beras 10 Kg: Ini Program Negara

Penghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.

Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi memantau langsung Penyaluran Bantuan Beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor (15/2).

Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Heboh Bansos Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Ini Reaksi Keras Timnas Amin

Airlangga memastikan tidak ada program salah satu paslon yang menggunakan bansos pemerintah.

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Dirut Bulog menyampaikan bahwa beras yang didistribusikan Perum Bulog tidak terlibat dalam kegiatan politik apapun.

Pemerintah mulai membagikan bansos beras 10 kilogram (kg) mulai Senin (11/9).

Gus Ipul juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).

Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Selama ini tantangan penyaluran bansos masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antarinstansi.

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pemerintah siap merealisasikan permintaan tersebut.

Lebih dari 1300 Keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) mendapatkan bansos 20 kg di Kantor Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Depok, Jawa Barat.

Bansos beras 20 kg untuk Keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) disalurkan di Kelurahan Makasar, Jakarta Timur, Selasa (22/07/2025).

Rizal meminta kepada masing-masing kepala daerah dan juga Bulog yang berada di tiap wilayah untuk melakukan pengecekan data ulang.

Penyaluran bantuan pangan beras yang dimulai pada bulan Juli 2025 dianggap sebagai langkah yang tepat dari pemerintah untuk mengatasi fluktuasi harga beras.

Program bansos beras kemasan 10 kilogram akan direalisasikan mulai Januari 2025 mendatang.