LIVE

Ini Dilakukan Pemerintah Jokowi Agar Perhutanan Sosial Bisa Diberdayakan Masyarakat

Jokowi mengarahkan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan sudah diberikan sesegera mungkin

perhutanan sosial
Ini Dilakukan Pemerintah Jokowi Agar Perhutanan Sosial Bisa Diberdayakan Masyarakat
Ini Dilakukan Pemerintah Jokowi Agar Perhutanan Sosial Bisa Diberdayakan Masyarakat (merdeka.com)

Pemerintah integrasikan 82 program pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial lintas kementerian dan BUMN.

Ini Dilakukan Pemerintah Jokowi Agar Perhutanan Sosial Bisa Diberdayakan Masyarakat

Ini Dilakukan Pemerintah Jokowi Agar Lahan Bersertifikat Bisa Diberdayakan Masyarakat

Integrasi 82 Program

Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, serta Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan mengorkestrasi integrasi 82 program pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial lintas kementerian dan BUMN tahap satu untuk Sumatera Utara.

Integrasi 82 program tersebut merupakan bentuk implementasi Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2023 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Mei 2023.

Kepala KSP, Moeldoko mengatakan, program tersebut merupakan arahan Jokowi agar lahan yang sudah diberikan sertifikat juga diberdayakan.

"Presiden sangat menginginkan kerja-kerja para menteri untuk memberikan penguatan pada penerima SK Perhutanan Sosial. Untuk itu, harapannya dengan Perpres (Nomor 28 Tahun 2023) ini sinergi pusat dan daerah bisa cepat terlaksana," ujar Muldoko dikutip di Jakarta, Kamis (4/8).

Kata Moeldoko, integrasi yang diorkestrasi KSP bersama Kemenko Marves merupakan tindak lanjut pasca-kunjungan Jokowi ke Kabupaten Humbanghasundutan pada 3 Februari 2022.

Ini Dilakukan Pemerintah Jokowi Agar Perhutanan Sosial Bisa Diberdayakan Masyarakat
Ini Dilakukan Pemerintah Jokowi Agar Perhutanan Sosial Bisa Diberdayakan Masyarakat

Ini juga dalam rangka penyerahan 43 SK perhutanan sosial, hutan adat dan tanah objek reforma agraria (TORA) kepada masyarakat di Humbang Hasundutan, serta berdasarkan rapat kabinet terbatas pada tanggal 3 Januari 2023.

Ini Dilakukan Pemerintah Jokowi Agar Perhutanan Sosial Bisa Diberdayakan Masyarakat

"Jokowi mengarahkan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan sudah diberikan sesegera mungkin," imbuh Moeldoko.

Integrasi 82 Program Pemberdayaan Perhutanan Sosial merupakan hasil kolaborasi dan sinergi pemberdayaan dari empat kementerian. Rinciannya, KLHK dengan 15 kegiatan, Kementerian Pertanian dengan 14 kegiatan, Kementerian Koperasi dan UKM dengan 8 kegiatan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan 3 kegiatan.

Turut serta juga lima BUMN, antara lain PLN dengan 17 kegiatan, Hutama Karya dengan 2 kegiatan, BRI dengan 9 kegiatan, Pupuk Indonesia Holding Company dengan 9 kegiatan, dan Indonesia Financial Group (IFG) dengan 5 kegiatan.

"Sinergi ini merupakan bentuk kontribusi pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah/provinsi dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan kapasitas perhutanan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat, terutama bagi 626 KK perhutanan sosial di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Tapanuli Utara," papar Moeldoko

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan juga sangat mengapresiasi Integrasi Pemberdayaan Perhutanan Sosial yang dilakukan lintas Kementerian dan BUMN.

Ini Dilakukan Pemerintah Jokowi Agar Perhutanan Sosial Bisa Diberdayakan Masyarakat
Ini Dilakukan Pemerintah Jokowi Agar Perhutanan Sosial Bisa Diberdayakan Masyarakat

"Kami berharap agar integrasi pemberdayaan perhutanan sosial ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima manfaat dan dapat menjadi penopang yang kuat dalam peningkatan produktifitas perekonomian masyarakat ke depannya," kata Luhut.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Evaluasi Layanan Haji, Prabowo Panggil Menhaj ke Hambalang

{{caption}}
1 Orang Meninggal Akibat Gempa Palu, Mensesneg Minta Pemda Tak Lengah

{{caption}}
Korban Hanania Travel Bertambah, Kali Ini Jemaah Haji Khusus

{{caption}}
Temui Jokowi, Rismon Bawa Koreksi Buku Jokowi's White Paper

{{caption}}
Perbedaan Gempa Palu 2026 dan 2018

{{caption}}
Cek Fakta: Hoaks Uang Baru Nominal Rp 1 Juta Bergambar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran

Topik Terkait
{{caption}}
Perhutanan Sosial IKN: Komitmen Presiden Prabowo Perkuat Akses Kelola Hutan Masyarakat

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat akses kelola hutan masyarakat melalui program Perhutanan Sosial di IKN, memberikan kepastian legal dan kesejahteraan.

raja juli antoni
{{caption}}
Perhutani Kediri Dukung Pembangunan Gerai KDMP di Kawasan Hutan, Tingkatkan Ekonomi Warga

Perum Perhutani KPH Kediri memfasilitasi pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di kawasan hutan Kabupaten Kediri, sebuah program nasional untuk menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar hutan.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Hilirisasi Perkebunan Perhutanan Sosial: Strategi Sinergi Hutan Lestari dan Pekebun Sejahtera

Integrasi program hilirisasi perkebunan nasional dengan perhutanan sosial menjadi kunci utama. Strategi ini menciptakan hutan lestari dan pekebun sejahtera, sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas dan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

perhutanan sosial
{{caption}}
Wow, Transaksi Rp4,5 Triliun! Perhutanan Sosial Dorong Ekonomi Inklusif dan Jaga Ekologi

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan Perhutanan Sosial telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif dan keberlanjutan ekologis, dengan nilai transaksi mencapai Rp4,5 triliun. Bagaimana program ini mencapai targe

perhutanan sosial
{{caption}}
Tahukah Anda? Perhutanan Sosial Telah Mencakup 8,3 Juta Hektar, Kunci Percepatan Ekonomi Hijau Nasional

Wakil Menteri Kehutanan mengungkapkan bahwa penguatan program Perhutanan Sosial menjadi strategi nasional untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan melestarikan hutan, sekaligus mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.

perhutanan sosial
{{caption}}
Fakta Unik 29 Provinsi Kompak Dukung Percepatan Hilirisasi Perkebunan Nasional, Ini Manfaatnya!

Sejumlah kepala daerah dari 29 provinsi bersatu mendukung percepatan hilirisasi perkebunan nasional, berpotensi menciptakan jutaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan.

Hilirisasi Perkebunan Nasional
{{caption}}
Kepala Daerah Kompak Dukung Percepatan Hilirisasi Perkebunan Nasional

Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Laos, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif pemerintah pusat dalam menggebrak potensi perkebunan di berbagai daerah.

Berita Kementan
{{caption}}
Wow, 8,3 Juta Hektare! Perhutanan Sosial Kini Jadi Kunci Ekonomi Hijau dan Kemandirian Nasional

Program perhutanan sosial di Indonesia telah mencapai 8,3 juta hektare, memberdayakan jutaan masyarakat. Cari tahu bagaimana perhutanan sosial mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bangsa.

perhutanan sosial
{{caption}}
Gubernur Khofifah Dorong Penguatan Perhutanan Sosial Jawa Timur untuk Kesejahteraan Petani Hutan

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menggalakkan penguatan mitra petani hutan demi keberlanjutan Perhutanan Sosial Jawa Timur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong hilirisasi produk kopi.

agroforestri
{{caption}}
Kalsel Perkuat Perhutanan Sosial Tapin Melalui Pengembangan Agroforestri Kopi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan gencar mengembangkan agroforestri untuk memperkuat perhutanan sosial di Kabupaten Tapin. Pelatihan budidaya kopi berkelanjutan tingkatkan kapasitas petani sekaligus menjaga kelestarian hutan.

agroforestri
{{caption}}
Dishut Kalsel Perkuat KUPS Perhutanan Sosial, Dorong Ekonomi Lokal Berkelanjutan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) terus mengembangkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk memperkuat program perhutanan sosial dan mendorong ekonomi lokal yang berkelanjutan. Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan.

antara kalsel
{{caption}}
DPR Tekankan Revisi UU Kehutanan Harus Pro Rakyat dan Jaga Kelestarian Alam

Anggota DPR RI Jaelani menegaskan pentingnya Revisi UU Kehutanan yang berpihak kepada rakyat, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat tata kelola hutan yang adil dan partisipatif.

dpr ri
{{caption}}
Menteri Kehutanan Ajak Masyarakat Maksimalkan Perhutanan Sosial untuk Ekonomi dan Lingkungan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong masyarakat untuk aktif mengelola hutan melalui skema Perhutanan Sosial, guna meningkatkan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

ekonomi hijau
{{caption}}
Kementerian Kehutanan Proses Izin Tambang Rakyat Gorontalo, Beri Harapan Baru

Kementerian Kehutanan RI menindaklanjuti permohonan izin tambang rakyat di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato, memberikan sinyal positif bagi legalisasi aktivitas pertambangan masyarakat. Proses Kementerian Kehutanan Izin Tambang Rakyat Gorontalo.

dinas lingkungan hidup