Wow, 8,3 Juta Hektare! Perhutanan Sosial Kini Jadi Kunci Ekonomi Hijau dan Kemandirian Nasional

Kementerian Kehutanan mengumumkan bahwa area di bawah program perhutanan sosial telah mencapai 8,3 juta hektare. Luasan ini mencakup 11.065 surat keputusan yang memberikan manfaat kepada 1,42 juta penerima di seluruh Indonesia. Pencapaian signifikan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberdayakan masyarakat sekitar hutan.

Wakil Menteri Kehutanan, Sulaiman Umar Shiddiq, menjelaskan bahwa perluasan akses masyarakat terhadap pengelolaan perhutanan sosial sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dipandang sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya membuka akses legal pengelolaan hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, inisiatif ini juga bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta mengentaskan kemiskinan di berbagai wilayah.

Shiddiq menegaskan bahwa masyarakat sekitar hutan kini tidak lagi dipandang sebagai objek, melainkan sebagai subjek utama dalam pengelolaan hutan. Mereka berperan sebagai penjaga hutan sekaligus aktor ekonomi hijau yang mampu memanfaatkan potensi hutan secara berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan dalam Festival Perhutanan Sosial Nasional (Pesona) 2025 di Kementerian Kehutanan, Jakarta, pada Kamis lalu.

Perhutanan sosial telah membuktikan bahwa masyarakat memiliki peran sentral dalam menjaga kelestarian hutan. Program ini membuka jalan bagi kemandirian nasional, terutama dalam swasembada pangan, energi, dan air. Hal ini diwujudkan melalui proyek strategis nasional yang berbasis kehutanan, seperti ketahanan pangan dan energi yang dikelola oleh masyarakat.

Melalui program ini, berbagai produk dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dioptimalkan untuk penjualan. Produk-produk tersebut meliputi pangan, energi, ekowisata, hingga hasil hutan bukan kayu bernilai tinggi. Beberapa produk bahkan telah berhasil diekspor dan mendapatkan pengakuan di tingkat internasional, menunjukkan potensi ekonomi yang besar.

KUPS telah berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penjualan hasil hutan. Hingga saat ini, sebanyak 15.758 KUPS telah terbentuk di seluruh Indonesia. Kelompok-kelompok ini menghasilkan 2.987 komoditas, atau sekitar 18,95 persen dari total komoditas yang ada, termasuk jagung dan padi lahan kering.

Pengembangan Wilayah Terpadu (IAD) menjadi kunci penting dalam mempercepat pengelolaan perhutanan sosial. Sulaiman Umar Shiddiq menekankan pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan ini. Inisiatif IAD diharapkan dapat meningkatkan kinerja perhutanan sosial di unit-unit regional serta memperbesar skala ekonomi usaha di tingkat lokal, regional, dan nasional.

Penerapan IAD diproyeksikan akan memberikan dampak nyata pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan dan keberlanjutan hutan. Saat ini, IAD telah diinisiasi di 58 kabupaten dan kota di Indonesia, menunjukkan jangkauan yang luas.

Sebanyak 24 hingga 28 IAD berada dalam tahap implementasi, sementara enam lainnya dalam persiapan dokumen perencanaan. Sebanyak 24 IAD lainnya masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait. Festival Pesona 2025, yang diselenggarakan pada 20-22 Agustus 2025 di Komplek Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta, merupakan bagian dari peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI dengan tema "Merawat Hutan, Mewariskan Harapan".

Sumber: AntaraNews