Ini Aturan Membolehkan PT KAI Gunakan BBM Subsidi, Lengkap dengan Alasannya

Dalam aturan tersebut, kuota bahan bakar minyak tertentu jenis minyak solar (gas oil) untuk sarana transportasi darat.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkolaborasi dalam mewujudkan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di perkeretaapian.

"Kehadiran kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi bagi perkembangan transportasi massal seperti kereta api sangat diperlukan," kata Vice President Public Relations KAI, Anne Purba dikutip dari Antara, Jumat (25/10).

Dia mengungkapkan bahwa pemakaian BBM subsidi di kereta api diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi RI Nomor 53/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 94/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023.

"Keputusan itu tentang penetapan kuota jenis bahan bakar minyak tertentu jenis minyak solar (gas oil) untuk sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang tahun 2024," ujarnya.

Dalam aturan tersebut, kuota bahan bakar minyak tertentu jenis minyak solar (gas oil) untuk sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang tahun 2024 sebesar 196.653 kilo liter.

Menurutnya, efisiensi penggunaan BBM bersubsidi sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan mobilitas masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian. Di mana kereta api merupakan angkutan massal yang efisien dalam mendukung gerak pembangunan, dikarenakan dalam satu kali perjalanan bisa mengangkut puluhan ton barang dan melayani ribuan penumpang dengan cepat bebas macet dan aman.

"Kereta api merupakan angkutan massal dengan banyak keunggulan seperti bebas macet, hemat energi, mengurangi beban jalan raya, tingkat keselamatan tinggi, dan jadwal yang tepat waktu," tuturnya.

Selain itu, penggunaan kereta api untuk angkutan barang juga memiliki banyak keunggulan dibanding transportasi darat lainnya yaitu ramah lingkungan.

"Sudah sewajarnya diperlukan dukungan seluruh stakeholders guna perkembangannya, salah satunya dengan dukungan pemberian kuota BBM subsidi bagi transportasi kereta api," kata Anne.

Anne merinci 196.653 kilo liter BBM subsidi dalam penggunaan perkeretaapian, pertama untuk kereta api penumpang sebesar 172.849 kilo liter. Kedua, kereta api barang komoditas klinker sebesar 1.050 kilo liter, ketiga untuk kereta api barang komoditas parcel sebesar 2.529 kilo kiter, keempat untuk kereta api barang komoditas peti kemas sebesar 15.539 kilo liter; dan Kelima, untuk kereta api barang komoditas semen sebesar 4.686 kilo liter.

Angkutan Batu Bara

Anne mengatakan, jika dibandingkan sebagai contoh angkutan batu bara yang mengangkut 3.000 ton dengan jarak 409 km per hari menggunakan kereta api hanya membutuhkan 92 KA (1 rangkaian KA dapat mengangkut 61 gerbong batu bara) dengan konsumsi 4.629 liter bahan bakar minyak.

Jika dibandingkan dengan 150 truk dengan kapasitas besar masing-masing truk 20 ton akan membutuhkan 22.125 liter bahan bakar minyak, hal itu tentunya sangat jauh berbeda.

Menurutnya, perbandingan tingkat efisiensi bahan bakar kereta api dengan moda darat lainnya untuk angkutan barang tentunya jauh lebih tinggi. Apalagi, selain mengangkut batu bara, kereta api juga mengangkut komoditi barang lainnya seperti peti kemas, semen dan lainnya.

"Berdasarkan data dari Guidelines to Defra/DECC’s GHG Covenrsion Factors for Company Reporting, penggunaan KA untuk angkutan barang menghasilkan efisiensi BBM sekitar 79 persen dan secara drastis mengurangi karbon sekitar 99 persen," terangnya.

Saat ini, lanjut Anne, kontribusi angkutan barang berbasis rel baru 2 persen dari total angkutan barang darat secara keseluruhan di Indonesia.

"Logistik di Indonesia masih di dominasi oleh angkutan darat dengan moda truck yang pada realisasinya menyebabkan kerugian yang timbul di jalan raya," ucapnya.

Anne mengatakan, KAI akan memanfaatkan alokasi BBM subsidi yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas secara optimal demi mendukung mobilitas angkutan barang dan penumpang dengan kereta api.

"KAI juga akan terus menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait seperti BPH Migas untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan dengan lancar serta sesuai aturan yang ditetapkan sehingga tetap memenuhi prinsip Good Corporate Governance atau GCG,” jelas Anne.

Anne menambahkan, KAI terus mengembangkan angkutan batu bara di Sumatra Bagian Selatan. Melalui distribusi batu bara yang lancar, aman, dan ramah lingkungan menggunakan kereta api, KAI turut berkontribusi dalam mengamankan ketersediaan energi listrik bagi masyarakat khususnya untuk wilayah Jawa dan Bali.

Dalam mewujudkan angkutan batu bara yang berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat luas, tambah Anne, KAI terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.

"Koordinasi dengan BPH Migas menjadi salah satu upaya KAI untuk memberikan pelayanan distribusi batu bara dengan optimal guna mendukung pasokan energi nasional,” kata Anne.