Indonesia Masih Hadapi Tantangan Mencapai Tujuan SDGs 2030, Apa Solusinya?

Indonesia masih berhadapan dengan berbagai tantangan, salah satunya adalah ketidakmerataan pembangunan di berbagai daerah.

Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Agus Sudrajat menekankan bahwa Indonesia saat ini berada dalam fase penting untuk mencapai target SDGs 2030. Menurut laporan United Nations SDGs Report 2024, hanya sekitar 70 persen dari target global yang dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sementara wilayah Asia Pasifik masih menghadapi kemunduran dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketidakadilan sosial.

"Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ketimpangan pembangunan antar wilayah, angka stunting yang masih 21,5 persen, serta rendahnya tingkat literasi dan numerasi di berbagai daerah. Karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kunci agar target SDGs dapat tercapai tepat waktu," ujarnya, Jumat (14/11).

Agus menjelaskan bahwa kegiatan ini akan memfokuskan pada tiga prioritas utama dalam percepatan SDGs di Indonesia. Pertama, Tata Kelola Multi-Level, yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung lokalisasi SDGs.

Ia memberikan contoh keberhasilan Finlandia dan Kosta Rika dalam membangun platform lintas sektor dan lintas level yang mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih koheren.

Kedua, Pembiayaan Terintegrasi dan Inovatif, yang menekankan pentingnya kerangka pembiayaan SDGs yang menggabungkan berbagai sumber seperti anggaran daerah, transfer dari pusat, kemitraan swasta, serta insentif berbasis hasil (result-based financing).

Ketiga, Sistem Data dan Pemantauan yang Menggunakan Kecerdasan Buatan (AI), yang dapat dimanfaatkan untuk analitik prediktif, seperti mendeteksi kerentanan stunting, potensi putus sekolah, serta memperkuat evaluasi kinerja berbasis bukti.

"Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat sistem perencanaan kebijakan yang lebih adaptif dan akurat," tegasnya.

LAN juga mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator SDGs, khususnya SDG 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, hingga RKPD, agar pelaksanaannya dapat diukur secara sistematis dan akuntabel.

Visi Indonesia 2045 Jadi Negara Kekuatan Global Berkelanjutan

Di sisi lain, Changseob Han, selaku Kepala Kantor UNPOG/DPIDG/UN DESA, menekankan pentingnya pengembangan lembaga publik yang kokoh, akuntabel, dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di tingkat global.

"Agenda 2030 dan Visi Indonesia 2045 merupakan tanggung jawab bersama di tengah tantangan global seperti konflik, perubahan iklim, dan menurunnya kepercayaan publik. Di masa seperti ini, peran institusi publik yang efektif sangat penting untuk memastikan tidak ada yang tertinggal (no one left behind)," ujarnya.

Han juga memberikan apresiasi terhadap pencapaian Indonesia yang telah berhasil memenuhi 61 persen indikator SDGs dengan tren yang positif. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tantangan di tingkat daerah masih cukup signifikan, terutama berkaitan dengan kompleksitas pembiayaan dan kekurangan sumber daya manusia yang terlatih.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan semua daerah dapat berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menteri Sosial: Diperlukan Kerja Sama untuk Mengatasi Kemiskinan Ekstrem

Sebelumnya, Human Initiative telah menyelenggarakan Future Initiative Forum (FIF) 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Forum ini mengusung tema "Driving Sustainable Impact Through Multi-Stakeholders Collaboration" dan berfungsi sebagai platform strategis bagi pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk memperkuat sinergi serta menciptakan solusi kolaboratif yang berkelanjutan.

Kegiatan ini melibatkan beragam pihak, termasuk pemerintah, lembaga filantropi, akademisi, media, dan sektor perusahaan. Para peserta melakukan diskusi mendalam mengenai pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan kemanusiaan, ketidakadilan sosial, krisis iklim, serta isu ekonomi yang semakin rumit.

Dalam sambutannya, Presiden Human Initiative, Tomy Hendrajati, menekankan signifikansi kerja sama antar sektor untuk menghasilkan kebaikan yang berkelanjutan.

"Tidak ada kebaikan yang tumbuh tanpa kolaborasi. Kita hidup di dunia yang saling terhubung, di mana krisis kemanusiaan, ketimpangan sosial, krisis iklim, dan tantangan ekonomi tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja," ungkap Tomy.

Pernyataan yang sejalan juga disampaikan oleh Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, yang menekankan bahwa kolaborasi merupakan dasar dalam memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat.

"Pemerintah tidak bisa sendirian. Kita butuh kolaborasi untuk memberdayakan secara ekonomi dan membangun rumah layak huni. Kami berharap sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam urusan kemanusiaan dan pengentasan kemiskinan bisa semakin kokoh," tuturnya.