Gubernur Maluku Tegaskan Sinkronisasi SDA Penting untuk Perkuat Pertahanan Maritim Maluku

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa tekankan sinkronisasi kebijakan pembangunan dan pengelolaan SDA krusial bagi pertahanan maritim Maluku, menjadikannya pusat ekonomi dan pertahanan nasional.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Hal ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan maritim Indonesia, khususnya di wilayah Maluku.

Menurut Lewerissa, kekuatan pertahanan bersifat semesta. Artinya, pengelolaan perikanan, konektivitas wilayah, hingga kesejahteraan masyarakat pesisir adalah bagian dari sistem pertahanan itu sendiri.

Pernyataan ini disampaikan di Ambon pada Kamis (03/4), menyoroti bagaimana integrasi kebijakan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan penguatan keamanan laut menjadi strategi nasional berbasis maritim.

Strategi Sinkronisasi untuk Kedaulatan Maritim

Gubernur Lewerissa menjelaskan bahwa sinkronisasi kebijakan dilakukan melalui integrasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan penguatan keamanan laut. Ini semua dalam kerangka strategi nasional yang berbasis maritim.

Pengelolaan sumber daya alam di Maluku tidak hanya berfokus pada eksploitasi, tetapi juga diarahkan untuk mendukung ekonomi biru melalui praktik perikanan berkelanjutan. Penindakan penangkapan ikan ilegal menjadi prioritas utama.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat pesisir juga menjadi bagian integral dari upaya ini. Tujuannya agar kekayaan laut dapat berdampak langsung pada kesejahteraan penduduk setempat.

Langkah Konkret Pemerintah Provinsi Maluku

Pemerintah Provinsi Maluku telah mengimplementasikan sejumlah langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah pengembangan kawasan pelabuhan terpadu untuk memperkuat logistik dan mobilitas.

Peningkatan konektivitas antar pulau juga dilakukan untuk menekan biaya distribusi barang. Optimalisasi potensi perikanan di wilayah Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura turut menjadi fokus.

Wilayah perbatasan, termasuk 19 pulau kecil terluar di Maluku, juga diubah menjadi pusat pertumbuhan baru. Lewerissa menegaskan, "Kawasan perbatasan harus kita ubah menjadi sabuk kemakmuran. Dengan pembangunan terintegrasi, wilayah ini tidak hanya menjadi titik pertahanan, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi."

Sinkronisasi ini diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk kerja sama dengan TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan laut sekaligus mendukung pembangunan wilayah.

Tantangan dan Prospek Maluku sebagai Pusat Maritim

Posisi geografis Maluku yang berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III menjadikannya sangat strategis dalam konteks geopolitik dan keamanan nasional.

Namun, Lewerissa mengakui adanya tantangan signifikan seperti praktik penangkapan ikan ilegal dan kerusakan lingkungan laut. Ketimpangan pembangunan akibat tingginya biaya logistik juga menjadi masalah.

Ia menyatakan, "Kita menghadapi paradoks, kekayaan laut yang besar belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Di sinilah pentingnya sinkronisasi kebijakan agar manfaatnya dirasakan langsung."

Arah pembangunan Maluku ke depan akan difokuskan pada penguatan kedaulatan dan kesejahteraan berbasis maritim. "Kita tidak hanya membangun ekonomi, tetapi juga memperkuat garis pertahanan bangsa. Laut adalah ruang hidup sekaligus ruang strategis yang harus dijaga bersama," kata Lewerissa.

Sumber: AntaraNews