DPRD NTB Soroti Kesenjangan Layanan Transportasi, Dorong Pemerataan

Komisi IV DPRD NTB menyoroti adanya kesenjangan layanan transportasi di beberapa wilayah, meskipun capaian makro Dishub NTB menunjukkan hasil positif, mendorong pemerataan layanan.

Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti kesenjangan layanan transportasi yang masih terjadi di sejumlah wilayah NTB. Hal ini dinilai tidak mencerminkan adanya pemerataan, justru menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Sorotan tajam ini mencuat saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD NTB dengan Dinas Perhubungan (Dishub) NTB di Gedung DPRD NTB, Mataram, pada Selasa lalu.

Pimpinan Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, mengakui kinerja Dinas Perhubungan patut diapresiasi secara agregatif. Rasio konektivitas telah mencapai 0,588 atau 101,37 persen, sementara rasio kecelakaan menunjukkan penurunan menjadi 1,10 atau 118,18 persen. Meskipun demikian, Sudirsah menegaskan bahwa capaian statistik ini tidak boleh menutupi fakta ketimpangan layanan transportasi yang dirasakan masyarakat.

Pertanyaan utama yang diajukan Komisi IV adalah apakah capaian positif tersebut sudah dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat NTB. Mereka mendorong agar kebijakan sektor transportasi ke depan lebih berorientasi pada pemerataan layanan, penguatan keselamatan, dan optimalisasi potensi daerah secara berkelanjutan.

Kesenjangan Konektivitas Darat dan Laut

Komisi IV DPRD NTB mengidentifikasi adanya ketimpangan signifikan dalam sektor konektivitas transportasi. Peningkatan konektivitas secara keseluruhan lebih banyak ditopang oleh sektor transportasi laut, sementara konektivitas darat masih jauh tertinggal. Dari total 106 trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), sekitar 39 persen di antaranya dilaporkan belum terlayani secara optimal.

Kondisi ini dinilai kontradiktif dengan klaim capaian konektivitas secara makro yang disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi belum merata di seluruh wilayah. Pemerataan akses transportasi darat menjadi krusial untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang di daerah.

Pemerintah daerah didorong untuk lebih serius dalam mengatasi kesenjangan ini. Perlu adanya strategi komprehensif untuk mengembangkan trayek AKDP yang belum terlayani. Ini termasuk identifikasi kebutuhan rute, penyediaan armada yang memadai, serta dukungan infrastruktur pendukung.

Prioritas Keselamatan dan Pengawasan Transportasi

Aspek keselamatan juga menjadi perhatian serius dalam RDP tersebut, meskipun rasio kecelakaan dilaporkan menurun. Angka absolut kecelakaan masih menunjukkan 2.426 kejadian dengan 359 korban meninggal dunia. Komisi IV mempertanyakan efektivitas kebijakan keselamatan yang dijalankan Dishub NTB.

Pertanyaan muncul apakah penurunan rasio kecelakaan benar-benar berdampak signifikan dari kebijakan, atau hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah kendaraan. Selain itu, sektor transportasi laut juga mendapat sorotan, terutama terkait kasus blackout kapal. Meskipun rasio kecelakaan relatif rendah, kasus ini menjadi alarm penting untuk memperkuat standar kelaikan dan sistem pengawasan kapal.

Peningkatan pengawasan kelaikan kendaraan dan kapal, serta penegakan aturan lalu lintas, harus menjadi prioritas utama. Edukasi keselamatan kepada masyarakat juga perlu digalakkan secara berkelanjutan. Langkah-langkah ini penting untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan transportasi.

Koordinasi OPD dan Optimalisasi Pendapatan Daerah

Komisi IV DPRD NTB menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Koordinasi ini khususnya antara Bappeda, Dispenda, dan Dishub, terutama dalam pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan pengembangan skema pembiayaannya. Sinergi antar OPD diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan infrastruktur.

Optimalisasi pendapatan daerah (PAD) dari sektor transportasi juga didorong secara serius. Beberapa area yang menjadi fokus adalah peningkatan retribusi Pelabuhan Bangsal, penerapan konsep one gate system di Teluk Nara, serta pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan bea kapal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor transportasi terhadap kas daerah.

RDP ini menegaskan bahwa capaian kinerja pemerintah daerah tidak cukup hanya dibangun di atas indikator statistik semata. Kinerja harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan menciptakan dampak positif yang merata. Oleh karena itu, kebijakan harus lebih berorientasi pada pemerataan layanan dan optimalisasi potensi daerah secara berkelanjutan.

Tanggapan Dishub NTB dan Tantangan Anggaran

Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, memaparkan bahwa tahun 2025 merupakan fase awal implementasi rencana strategis Dishub. Rencana ini mencakup 2 program strategis, 10 kegiatan, dan 12 sub kegiatan. Sejumlah indikator menunjukkan capaian positif, seperti persentase sarana angkutan umum laik jalan yang mencapai 48,49 persen, melampaui target 42,35 persen.

Namun demikian, Ervan juga mengakui bahwa beberapa indikator strategis masih belum optimal. Salah satunya adalah kondisi infrastruktur terminal yang baru terealisasi 33,53 persen dari target 42,5 persen. Keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang mempengaruhi realisasi pembangunan infrastruktur terminal.

Fokus kegiatan Dishub saat ini lebih banyak pada rehabilitasi fasilitas yang sudah ada, bukan pembangunan baru. Tantangan anggaran ini menuntut Dishub untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan alternatif dan mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Kolaborasi dengan pihak swasta atau skema pembiayaan inovatif lainnya dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan ini.

Sumber: AntaraNews