Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Dramatisnya Evakuasi Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi

{{caption}}
Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur Trending Topic, Warganet Kirim Doa

{{caption}}
Usai Temui Korban, Prabowo Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki 1.800 Perlintasan Kereta di Jawa Cegah Kecelakaan

{{caption}}
Bayang-bayang Ancaman Kecelakaan Kereta Terulang di Tengah Darurat Perlintasan Sebidang KA

{{caption}}
Prabowo Jenguk Korban Kecelakaan Kereta Api di RSUD Bekasi, Pastikan Beri Penanganan Medis Terbaik

{{caption}}
Insiden KRL Ditabrak KA Argo Bromo, Prabowo Setuju Pembangunan Flyover di Bekasi: Sangat Mendesak

Topik Terkait
{{caption}}
Terungkap! Rp200 Triliun Kredit Fiktif Bank BUMN: Menkeu Purbaya Ancam Pecat Pelaku

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan tindakan tegas terhadap potensi **kredit fiktif Bank BUMN** senilai Rp200 triliun, ancam pecat pelaku. KPK soroti risiko korupsi.

KPK
{{caption}}
Filianingsih Hendarta Ungkap Fakta Unik: CSR Bank Indonesia Bukan Program Baru, Kenapa Diperiksa KPK?

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta diperiksa KPK terkait dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia. Ia menegaskan program ini sudah lama berjalan, memicu pertanyaan mengapa BI memiliki program sosial.

OJK
{{caption}}
Begini Penjelasan Bank Indonesia Soal Dugaan Korupsi Dana CSR

KPK telah memanggil sejumlah saksi dari kalangan Anggota DPR RI dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

{{caption}}
Satori Blak-blakan soal Semua Anggota Komisi XI DPR Dapat Dana CSR BI

Kendati demikian, dia menegaskan tidak ada uang suap dalam dana CSR BI.

KPK
{{caption}}
Usai Kantor BI, KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus Korupsi Dana CSR

Penyidik KPK juga turut menyita berupa barang bukti elektronik serta beberapa dokumen dalam bentuk surat yang berkaitan dengan korupsi dana CSR tersebut.

KPK
{{caption}}
VIDEO: Kejutan Gubernur BI Respons Kantor Diobok-obok KPK Kasus Korupsi CSR, Ada 2 Tersangka

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menanggapi kabar KPK menggeledah ruang kerjanya, terkait kasus dana CSR.

{{caption}}
Ada Penggeledahan KPK, Ruang Kerja Gubernur BI Ikut Digeledah?

KPK menggeledah Gedung Bank Indonesia (BI) pada Senin (16/12) kemarin malam.

KPK
{{caption}}
Geledah Kantor Bank Indonesia, KPK Sita Barang Bukti Terkait Korupsi Dana CSR

KPK memastikan, barang disita akan diklarifikasi lebih lanjut kepada pihak terkait untuk diselidiki.

{{caption}}
Kantor Bank Indonesia Digeledah KPK

Penggeledahan itu merupakan tindak lanjut terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana CSR Bank Indonesia yang tengah diusut KPK.

{{caption}}
KPK Usut Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia, Gubernur BI: Sudah Sesuai Prosedur!

Dia menegaskan proses penyaluran dana CSR oleh BI telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

{{caption}}
Promo Spesial Bus Wisata Badui QRIS Rp1: Kolaborasi Banten, BI, dan Damri Dukung Pariwisata

Pemerintah Provinsi Banten, BI, dan Damri meluncurkan promo Bus Wisata Badui QRIS Rp1 untuk rute Serang-Ciboleger, mempermudah akses dan mendorong ekonomi lokal. Jangan lewatkan kesempatan ini!

{{caption}}
BI Papua Perkuat Pembinaan UMKM dari Hulu ke Hilir, Dorong Ekonomi Inklusif Daerah

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua secara konsisten memperkuat pembinaan UMKM, meliputi aspek produksi hingga pemasaran, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif.

{{caption}}
Ekonom: Sinergi Antar Lembaga Krusial untuk Stabilisasi Kurs Rupiah

Ekonom menyoroti pentingnya sinergi lintas otoritas untuk Stabilisasi Kurs Rupiah, seiring pelemahan nilai tukar mata uang garuda akibat ketegangan geopolitik global.

{{caption}}
DPR Dorong Kebijakan Terpadu Jaga Stabilitas Rupiah di Tengah Gejolak Global

Anggota DPR RI mendesak penguatan kebijakan terpadu untuk menjaga Stabilitas Rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, menekankan pentingnya langkah strategis jangka panjang.

{{caption}}
Perkuat Literasi Kebanksentralan, BI Kaltim Gandeng Enam Perguruan Tinggi Lokal

Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (BI Kaltim) berkolaborasi dengan enam perguruan tinggi setempat untuk memperkuat literasi kebanksentralan, guna mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.

{{caption}}
BI Jatim Prediksi Penjualan Eceran Surabaya Melonjak Jelang Idul Fitri 1447 H

Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (BI Jatim) memproyeksikan penjualan eceran di Surabaya akan mengalami peningkatan signifikan pada Maret 2026, didorong oleh persiapan menyambut Idul Fitri 1447 H.

{{caption}}
Usai Khalid Basalamah, KPK Periksa Dua Bos Travel Haji dan Umrah Sebagai Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

{{caption}}
PAN Dukung Gagasan KPK Batasi Pemakaian Uang Tunai Pemilu Demi Keadilan Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

{{caption}}
KPK dan ACC Sulawesi Perkuat Pendidikan Antikorupsi Pemuda Melalui Pelatihan YIC

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

{{caption}}
KPK Mendesak Aturan Pembatasan Uang Tunai Pemilu untuk Cegah Politik Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

{{caption}}
KPK Desak Pemerintah dan DPR Percepat Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal buat Tekan Politik Uang

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

{{caption}}
KPK Soroti Lemahnya Kaderisasi Partai Politik, Pemicu Utama Mahar Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.