Distribusi BBM Luwu Normal Kembali Setelah Blokade Jalan Dibuka, Harga Pertalite Turun Drastis

Warga Luwu kini bisa bernapas lega. Distribusi BBM Luwu Normal kembali setelah aksi blokade jalan Trans Sulawesi dihentikan, mengakhiri kelangkaan dan harga tinggi Pertalite.

Distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dilaporkan telah kembali normal pada Jumat (30/1). Situasi ini menyusul dibukanya blokade jalan Trans Sulawesi yang berlangsung selama sepekan terakhir. Kelancaran pasokan ini disambut baik oleh masyarakat setempat yang sebelumnya menghadapi kesulitan.

Sebelumnya, warga Luwu harus membeli BBM jenis Pertalite dengan harga mencapai Rp30 ribu per liter akibat kelangkaan parah. Kini, harga telah kembali normal, memberikan kelegaan finansial bagi banyak keluarga dan pelaku usaha di wilayah tersebut. Kendaraan pengangkut BBM dan elpiji sudah dapat memasok barangnya kembali ke Kabupaten Luwu dan sekitarnya.

Pembukaan blokade jalan ini terjadi setelah mediasi intensif dengan kelompok massa Aliansi Wija To Luwu. Aksi penutupan jalan ini sendiri merupakan bentuk tuntutan pemekaran wilayah yang telah menjadi isu hangat di daerah tersebut.

Kronologi Blokade dan Tuntutan Pemekaran Luwu Raya

Aksi blokade jalan di wilayah Luwu dipicu oleh tuntutan pemekaran wilayah untuk empat kabupaten/kota yang akan tergabung dalam Provinsi Luwu Raya. Wilayah-wilayah ini menginginkan status provinsi sendiri, terpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Tuntutan ini mencerminkan aspirasi masyarakat untuk otonomi daerah yang lebih luas.

Blokade jalan dilakukan secara dramatis dengan penebangan pohon di badan jalan, sebuah tindakan yang mereka sebut sebagai "revolusi senso". Aksi ini dimulai pada Jumat (23/1) dan bertujuan untuk mempercepat proses pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Penutupan jalan ini secara efektif mengganggu jalur logistik utama di wilayah tersebut.

Selama lima hari, jalur Trans Sulawesi di perbatasan Kota Palopo ke Kabupaten Luwu dan batas wilayah Kabupaten Wajo lumpuh. Hal ini menyebabkan terhambatnya pasokan kebutuhan pokok, termasuk BBM dan elpiji, yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga. Pemuka masyarakat setempat, H Mustafa, menegaskan bahwa penutupan jalan adalah bentuk nyata dari tuntutan pemekaran Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah.

Upaya Mediasi dan Pembukaan Akses Jalan

Untuk mengatasi situasi yang semakin memburuk dan membuka kembali akses jalan, Mabes Polri turun tangan. Direktur Bidang Politik Mabes Polri, Brigjen Pol Dwi Suryo Cahyono, diutus secara khusus untuk melakukan mediasi dengan kelompok massa yang melakukan blokade. Kehadiran perwakilan dari kepolisian pusat menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.

Proses mediasi berlangsung alot, mengingat kuatnya desakan dari Aliansi Wija To Luwu terkait pemekaran wilayah. Namun, berkat negosiasi yang dilakukan, akhirnya tercapai kesepahaman untuk membuka blokade jalan. Pembukaan blokade ini menjadi langkah penting untuk memulihkan stabilitas dan kelancaran distribusi logistik di wilayah tersebut.

Setelah blokade dibuka, kendaraan pengangkut BBM dan elpiji segera bergerak untuk memasok kebutuhan masyarakat. Hal ini memungkinkan SPBU dan agen elpiji di Kabupaten Luwu untuk kembali beroperasi normal. Warga seperti Hariansyah mengungkapkan rasa syukurnya atas pulihnya pasokan dan harga yang kembali stabil.

Kebijakan Moratorium DOB dari Pemerintah Pusat

Terkait tuntutan pemekaran wilayah, Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, H Jufri Rahman, sebelumnya telah menjelaskan bahwa kewenangan untuk memutuskan hal tersebut berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi tuntutan pemekaran provinsi secara langsung. Pernyataan ini menegaskan batasan kewenangan pemerintah daerah dalam isu DOB.

Pemerintah pusat sendiri telah mengeluarkan kebijakan Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) sejak tahun 2016. Kebijakan ini diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan menyatakan bahwa tidak akan ada lagi pemekaran provinsi. Moratorium ini belum dicabut hingga saat ini, menjadi hambatan utama bagi tuntutan pemekaran Luwu Raya.

Kebijakan moratorium ini bertujuan untuk mengoptimalkan daerah otonom yang sudah ada dan menghindari pemekaran yang tidak efektif. Oleh karena itu, meskipun aspirasi pemekaran Luwu Raya sangat kuat, implementasinya terbentur pada kebijakan nasional yang berlaku. Masyarakat diharapkan memahami posisi pemerintah pusat dalam hal ini.

Sumber: AntaraNews