Dewas BPJS Ketenagakerjaan Bicara Empat Tantangan Jaminan Sosial ke depan

Tantangan ini perlu diatasi bersama agar perlindungan sosial bagi seluruh pekerja bisa berjalan secara optimal.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri Bahri mengungkapkan empat tantangan utama yang dihadapi sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Menurutnya, tantangan ini perlu diatasi bersama agar perlindungan sosial bagi seluruh pekerja bisa berjalan secara optimal.

Tantangan-tantangan tersebut mencakup kesadaran masyarakat, cakupan kepesertaan, akses layanan, dan dukungan regulasi. Tantangan pertama yang disoroti Zuhri adalah soal kesadaran atau brain awareness masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Yang pertama kita masih melihat Brain Awareness dan Consciousness, akan arti pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat terutama pekerja,” ujar Zuhri dalam acara BPJS Ketenagakerjaan Dewas Menyapa Indonesia, di Jakarta, Senin (28/7).

Zuhri menilai masih banyak pekerja, baik formal maupun non-formal, yang belum memahami pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kurangnya kesadaran ini membuat program jaminan sosial sulit menjangkau seluruh lapisan pekerja.

“Ini masih perlu mendapatkan perhatian dan perlu didorong terus agar semua pekerja yang ada di Indonesia baik pekerja formal maupun non-formal itu paham betul dan memiliki kesajaran secara kolektif untuk bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Zuhri.

Padahal, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan universal coverage atau cakupan semesta bagi seluruh pekerja di Indonesia. Artinya, semua pekerja tidak peduli status atau sektor kerjanya diharapkan bisa terlindungi oleh sistem jaminan sosial.

Cakupan Kepesertaan Masih Jauh dari Harapan

Tantangan kedua yang disoroti Zuhri adalah rendahnya cakupan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data terbaru yang ia terima, dari sekitar 101 juta pekerja di Indonesia, jumlah yang terdaftar dan terlindungi masih belum mencapai separuhnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam perlindungan sosial ketenagakerjaan.

“Itu artinya masih ada gap yang cukup menantang untuk bisa kita mengcover seluruh pekerja menjadi universal coverage kita,” ujar dia.

Akses Pelayanan dan Dukungan Regulasi

Tantangan ketiga yang disampaikan Zuhri adalah soal aksesibilitas layanan BPJS Ketenagakerjaan. Meski lembaga ini telah melakukan transformasi pelayanan secara digital maupun fisik, kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah, dan merata terus meningkat.

Menurut Zuhri, aksesibilitas pelayanan menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap jaminan sosial. Jika masyarakat merasa pelayanan sulit, lambat, atau membingungkan, maka partisipasi akan semakin menurun. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan perlu menghadirkan layanan yang inklusif, khususnya bagi pekerja di wilayah terpencil dan kelompok rentan.

“Nah yang terakhir tantangan kita adalah bagaimana kita di jaminan sosial tenagakerjaan ini bisa mendapatkan dukungan terkait dengan regulasi. Dukungan regulasi yang dibutuhkan oleh jaminan sosial ketenagakerjaan ini tidak hanya di aspek kepesertaan, tapi juga aspek-aspek yang lain,” pungkasnya.