Daftar Negara Terapkan Rokok Kemasan Polos, Ada Israel dan Prancis

Salah satu kebijakan yang menuai sorotan adalah penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Dia menyebutkan, bahwa RPMK tersebut akan fokus pada standardisasi warna kemasan rokok konvensional dan rokok elektronik.

Dia juga menilai bahwa dampak atau beban dari kebijakan aturan kemasan rokok polos tanpa merek ini akan menjadi tugas berat bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang tertera pada RPMK terus menuai kritik.

Menurut dia, penerapan kemasan rokok polos tanpa merek dapat menimbulkan masalah dalam hal pengawasan.

Usai menuai polemik, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku akan mengkaji ulang aturan tersebut.

Sutrisno Iwantono menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 maupun aturan turunannya, yakni RPMK berpotensi merugikan berbagai pihak.

Kebijakan ini, bagian dari aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Aturan kemasan rokok polos tanpa merek menjadi polemik baru bagi perusahaan yang menjalankan usahanya secara legal.

Lembaga riset independen tersebut memandang kebijakan tersebut telah memunculkan sejumlah tantangan dan kontroversi yang signifikan.

Tutum menilai aturan ini akan menimbulkan kerancuan saat pembelian produk tembakau dan akan menimbulkan berbagai faktor lain.

Dampak ini terasa signifikan bagi tenaga kerja dan petani tembakau, yang selama ini menggantungkan hidup pada industri ini.

Penerapan kemasan rokok yang seragam diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya PHK secara massal serta membuka peluang bagi peredaran rokok ilegal.

Menurut Tessa, Sumatera memiliki kedekatan emosional tersendiri bagi perusahaan karena pendiri HS, Haji Suryo, berasal dari Sumatera.

Tim gabungan Polda Jabar dan Polres Garut berhasil membekuk spesialis **pembobolan minimarket Garut**, seorang residivis berinisial D (42) yang menggasak rokok dan barang berharga di lima lokasi. Simak detail penangkapannya!

Peneliti Universitas Brawijaya menyoroti dampak serius jika penindakan rokok ilegal tidak dituntaskan, mengancam penerimaan negara dan keberlangsungan sektor Industri Hasil Tembakau (IHT).

Dicoretnya larangan ini sebagai bentuk akomodir aspirasi dari pedagang kaki lima, warung kelontong, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pemusnahan hasil tembakau dilakukan dengan cara pembakaran, sedangkan pemusnahan minuman beralkohol dilakukan dengan cara dituang pada media pasir.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tarif cukai rokok tidak akan berubah pada 2027. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas industri dan memperkuat pengawasan digital penerimaan negara dari sektor hasil tembakau.

Agus Sarjono menambahkan bahwa penambahan layer cukai berpotensi menciptakan distorsi baru.

Purbaya mengaku telah merampungkan proposal penambahan layer cukai rokok dan akan segera membawanya ke DPR.

Rencana kebijakan baru ini menuai penolakan keras dari berbagai elemen ekosistem pertembakauan nasional.

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena serap aspirasi petani tembakau dan produsen rokok menengah ke bawah dalam sarasehan di Semarang, mencari solusi kebijakan yang berimbang dan komprehensif.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pembenahan menyeluruh di sektor hasil tembakau untuk meningkatkan penerimaan negara, dan menegakkan keadilan fiskal.