CPNS Bisa Rugi Rp6,76 Triliun Gara-Gara Pengangkatan Ditunda

Dampak dari penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diperkirakan mencapai kerugian lebih dari Rp6,76 triliun.

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan bahwa kerugian akibat penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak bulan Maret hingga Oktober 2024 bisa mencapai lebih dari Rp6,76 triliun. Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS, menjelaskan bahwa estimasi tersebut didasarkan pada perhitungan gaji pokok ASN yang rata-rata sebesar Rp3,2 juta untuk masa kerja 0-3 tahun. Asumsi ini juga mempertimbangkan 80% dari gaji pokok, setelah dikurangi pajak dan ditambah berbagai tunjangan, sehingga diperoleh sekitar Rp 3 juta per bulan.

“Kalau ada 9 bulan penundaan pengangkatan CPNS, artinya ada potensi pendapatan per orang ASN yang hilang sebesar Rp27 juta. Sementara itu, terdapat 250.407 formasi yang dibutuhkan baik di pusat maupun daerah,” ungkap Bhima di Jakarta, seperti dikutip pada Selasa (11/3).

“Dari sisi total pendapatan ASN yang berpotensi hilang akibat penundaan pengangkatan, jumlahnya mencapai Rp 6,76 triliun,” terangnya. Bhima juga menambahkan bahwa dampak berganda dari penundaan pengangkatan CPNS dapat lebih besar lagi terhadap total ekonomi.

“Ini sedang kami hitung,” ujarnya.

Penundaan pengangkatan CPNS berakibat pada status calon ASN yang tertunda hingga 9 bulan, mengingat sebagian dari mereka telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya.

“Padahal, tujuan pembukaan CPNS adalah untuk menyerap tenaga kerja di saat sektor swasta sedang lesu dan banyak terjadi PHK,” kata Bhima.

Menurutnya, ada tiga faktor yang menyebabkan indikasi penundaan pengangkatan CPNS.

“Pertama, anggaran pemerintah dalam bentuk cash atau tunai mengalami penurunan tajam, terutama akibat Coretax dan rendahnya penerimaan pajak tahun ini. Sehingga, belanja pegawai harus dihemat,” jelasnya.

“Kedua, efek dari efisiensi anggaran untuk MBG dan program prioritas berdampak pada alokasi belanja pegawai,” paparnya.

“Apalagi, efisiensi APBN juga ditujukan untuk modal Danantara, yang pasti akan mengganggu pos belanja lainnya. Ketiga, buruknya perencanaan karena formasi CPNS 2024 dibuka sebelum pemerintahan baru berjalan. Kebutuhan berubah, tetapi pegawai pemerintah sudah direkrut, sehingga terjadi missmatch dengan kebutuhan,” tambah Bhima.

BKN meminta agar kementerian dan lembaga memberikan penjelasan mengenai penundaan pengangkatan CASN 2024

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhrullah, mengimbau kepada semua kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan kepada Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang telah dinyatakan berhasil dalam seleksi CPNS 2024. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dijadwalkan berlangsung secara serentak pada 1 Oktober 2025, sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diangkat pada 1 Maret 2026. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan komunikasi yang jelas kepada para CASN agar mereka tidak bingung mengenai proses ini.

"Bapak dan Ibu-Ibu para kepala instansi atau melalui BKD, BKP SDM dan Biro SDM kita harapkan, kami minta segera memberikan penjelasan memanggil boleh secara langsung kalau yang jumlahnya sedikit atau lewat Zoom dengan cara rapat daring seperti ini para calon ASN-nya, PPPK dan CPNS-nya untuk diberikan pemahaman tentang bagaimana pemerintah sedang melakukan pengangkatan serentak," ujar Zudan dalam sebuah video di YouTube BKN pada Senin (10/3).

Dengan demikian, komunikasi yang efektif akan membantu CASN memahami langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah dalam proses pengangkatan ini.

Kesempatan yang terakhir

Lebih lanjut, Zudan menegaskan bahwa saat ini jumlah Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang sedang diproses sangat tinggi, mencapai 1,2 juta orang. Namun, pemerintah menjamin bahwa setiap calon ASN yang telah dinyatakan lulus akan mendapatkan kepastian pengangkatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Dia juga mengharapkan agar instansi-instansi memberikan arahan kepada para CASN mengenai masa kerja yang panjang sebagai ASN, serta memahami bahwa pemerintah sedang mengambil langkah besar dalam penataan sistem kepegawaian.

Menurut Zudan, proses penataan honorer yang telah dimulai sejak 2005 hingga saat ini belum sepenuhnya selesai, dan tahun 2025 menjadi kesempatan terakhir untuk menyelesaikannya.

"Mudah-mudahan ini selesai, tidak ada lagi honorer-honorer. Inilah tahun terakhir kita melakukan penataan ASN yang bersumber dari honorer. Selanjutnya kita akan banyak berfokus kepada yang fresh graduate. Jadi tolong Bapak dan Ibu dari kepala instansi untuk memanggil calon ASN-nya, diberikan pemahaman, diberikan penguatan," tutup Zudan.