BPS: Ekonomi Indonesia Mei 2024, Deflasi 0,03 Persen

Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Kelompok barang untuk perawatan pribadi dan jasa lainnya tercatat mengalami deflasi sebesar 0,99 persen, menjadi yang terdalam sejak Januari 2020.

Emas perhiasan menjadi salah satu komoditas dengan andil inflasi yang cukup dominan.

BPS mencatat kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,03 persen.

Kota Madiun mengalami deflasi sebesar 0,07 persen pada Agustus 2025. Penurunan harga tomat dan cabai menjadi pemicu utama fenomena Deflasi Kota Madiun ini. Simak detailnya!

Adapun di pulau Jawa yang mengelami deflasi terendah adalah DKI Jakarta 0,05 persen, dan deflasi terdalam terjadi di Banten 0,32 persen.

Deflasi pada bulan Agustus merupakan fenomena musiman. Sejak 2021, pola deflasi selalu tercatat setiap bulan Agustus.

Inflasi Maret 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan Maret tahun 2024.

Deflasi tahunan yang tercatat pada Februari 2025 ini menjadi perhatian penting bagi ekonomi Indonesia.

Terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,99 pada Januari 2025 menjadi 105,48 pada Februari 2025.

Emas perhiasan memiliki andil terhadap inflasi sebesar 0,06 persen.

Deflasi rutin terjadi di Indonesia selama 5 tahun terakhir pada setiap bulan Agustus.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyerukan partisipasi aktif masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026, menekankan pentingnya data akurat untuk perencanaan pembangunan daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan seluruh data Sensus Ekonomi 2026 hanya untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya, penting untuk kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Menteri Sosial menegaskan kejujuran dalam penjangkauan siswa Sekolah Rakyat adalah fondasi utama, memastikan program ini tepat sasaran bagi keluarga terpinggirkan di Palembang dan sekitarnya.

Pemerintah Kota Palembang menggandeng 7.588 petugas untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, langkah strategis demi data akurat dan pembangunan tepat sasaran. Simak detail persiapannya!

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menegaskan dukungan APBN Rp137,89 miliar untuk Sensus Ekonomi 2026 NTT. Anggaran ini vital untuk data akurat demi pembangunan daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) Rejang Lebong meminta partisipasi aktif warga dalam Sensus Ekonomi 2026, menjamin kerahasiaan data dan menepis hoaks terkait pajak. Pahami pentingnya Sensus Ekonomi 2026 Rejang Lebong untuk data ekonomi nasional.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dari produsen hingga konsumen, melindungi petani, dan mengendalikan inflasi, terutama pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Bank Indonesia (BI) mencatat tekanan harga pangan masih menjadi faktor utama inflasi Papua dan tiga daerah otonomi baru pada Januari 2026, memicu kekhawatiran akan stabilitas harga.

Peningkatan inflasi tahunan ini juga dipengaruhi oleh efek basis rendah (low base effect) dari tahun sebelumnya.

UOB menilai bahwa inflasi tahunan ini terutama didorong oleh kelompok perumahan, utilitas, bahan bakar rumah tangga, serta perawatan pribadi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meyakini program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi instrumen efektif untuk menstabilkan harga pangan di Indonesia.

Inflasi Sulsel pada awal Oktober 2025 tercatat 0,10 persen secara bulanan, lebih rendah dari tingkat nasional. Kelompok perawatan dan jasa lainnya menjadi pemicu utama, sementara beberapa sektor justru mengalami deflasi. Simak detailnya!