Bocoran Isi Pertemuan Prabowo dengan Para Menteri Ekonomi di Hambalang Kemarin

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap kesepakatan, termasuk perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat.

Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas di Kertanegara setelah menuntaskan lawatan global, mengulas beragam capaian diplomasi Indonesia dan hasil penting dari kunjungannya.

Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Perjanjian Dagang Timbal Balik, membuka akses bebas tarif untuk 1.819 produk Indonesia. Perjanjian Dagang RI-AS ini menandai era baru hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dan strategis.

Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa 12 pengusaha terkemuka dari Amerika Serikat telah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo.

Teddy mengungkapkan bahwa perjanjian perdagangan ini memberikan keuntungan berupa tarif 0 persen untuk 1.819 produk unggulan dari Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menjadi satu-satunya kepala negara yang melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump, menghasilkan kesepakatan tarif dagang resiprokal 19 persen untuk produk Indonesia dan tarif 0 persen untuk 1.819 produk unggul

Prabowo pun mengajak para pengusaha AS untuk bermitra serius dengan Indonesia. Indonesia membutuhkan mitra dalam upaya modernisasi dan industrialisasi.

Presiden Prabowo tiba di Washington DC untuk kunjungan kerja dan dijadwalkan bertemu Presiden AS Donald Trump membahas tarif dagang dan kerja sama ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ekonomi untuk membahas strategi Indonesia dalam menghadapi negosiasi ekonomi RI-AS, dengan fokus utama pada penguatan industri nasional dan kepentingan bangsa.

Presiden Prabowo ingin perundingan ekonomi tersebut mampu meningkatkan produktivitas industri dalam negeri dan memperkuat rantai pasok industri.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat krusial di Hambalang untuk merumuskan Strategi Ekonomi Prabowo RI-AS, dengan penekanan kuat pada keuntungan maksimal bagi kepentingan nasional dan penguatan industri domestik.

"Kan kita sudah turun dari (tarif) 32 ke 19, kemudian ada hal-hal lain yang juga akan kita tunggu sampai semuanya 100 persen selesai," ujar Airlangga.

Kepala Bakom Muhammad Qodari menyoroti keunikan Diplomasi Prabowo yang mampu menjalin relasi erat dengan pemimpin negara adidaya, membawa manfaat besar bagi Indonesia.

Kesepakatan itu dicapai dalam Forum CEO Indonesia–Prancis yang sekaligus meluncurkan France-Indonesia High Level Business Council (FI-HLBC).

Sekretaris Kabinet dan Menteri Sosial membahas persiapan pembukaan Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran baru, menargetkan puluhan ribu anak kurang mampu mendapatkan akses pendidikan layak dan berkualitas.

Langkah ini dilakukan untuk mendorong program prioritas 100 GW PLTS yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Gerindra membela lawatan Presiden Prabowo ke Eropa. Kunjungan ke Prancis, Austria, dan Hungaria disebut bagian strategi diplomasi dan investasi.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam kenegaraan di Istana Elysee Paris.

Presiden Prabowo Subianto menyerukan semangat Waisak 2570 BE/2026 sebagai inspirasi untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman.

Qodari juga menyebut kunjungan Prabowo ke Prancis pada Mei ini sudah disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono sebulan sebelumnya.

Pembangunan Sekolah Rakyat Merah Putih di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, telah mencapai 75 persen dan ditargetkan beroperasi Juli 2026, menjadi persembahan Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Kepastian kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 pada 1 Juni masih menanti konfirmasi resmi Sekretaris Kabinet. Simak detail persiapannya.

Salah satu capaian utama kunjungan tersebut adalah peluncuran France–Indonesia High Level Business Council mempertemukan para pemimpin dunia usaha kedua negara.

PDI Perjuangan menilai setiap kunjungan ke suatu negara tidak boleh serta merta presiden meminta mengajarkan bahasa negara tersebut.