BBV Maros Gelar FKP, Perkuat Layanan Kesehatan Hewan di Indonesia Timur

Balai Besar Veteriner (BBV) Maros sukses menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Semester II Tahun 2025 untuk menguatkan layanan kesehatan hewan. Acara ini menjadi wadah penting bagi pemangku kepentingan untuk memberikan masukan demi peningkatan kualitas.

Balai Besar Veteriner (BBV) Maros telah menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Semester II Tahun 2025 di Makassar pada tanggal 20 November. Kegiatan ini merupakan inisiatif penting untuk memperkuat layanan kesehatan hewan (keswan) di lapangan. Forum ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan laboratorium, pengujian penyakit hewan, serta dukungan terhadap sektor peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Kepala BBV Maros, H. Agustia, menyatakan bahwa acara ini berfokus pada peningkatan standar layanan di Indonesia Timur. FKP ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha peternakan, organisasi profesi, hingga komunitas peternak. Mereka berkumpul untuk berdialog dan memberikan masukan berharga.

Dialog tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari mutu layanan, kecepatan respons, hingga efektivitas sistem pengawasan penyakit hewan yang selama ini dijalankan BBV Maros. Masukan dari para pengguna layanan dianggap krusial untuk menentukan arah peningkatan kualitas laboratorium. Hal ini termasuk dalam surveilans penyakit hewan strategis dan penanganan wabah yang berpotensi terjadi.

Peningkatan Kualitas dan Respons Layanan Veteriner

H. Agustia menegaskan bahwa konsultasi publik ini adalah mekanisme vital untuk memastikan pelayanan berbasis bukti ilmiah tetap relevan terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, masukan dari para pengguna layanan sangat menentukan arah peningkatan kualitas laboratorium, termasuk dalam surveilans penyakit hewan strategis dan penanganan wabah. Forum ini menjadi platform strategis untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Pada pertemuan Semester II ini, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan. Isu-isu tersebut meliputi peningkatan kapasitas uji laboratorium berbasis teknologi terkini, penguatan jejaring deteksi cepat penyakit zoonosis, dan optimalisasi layanan diagnostik. Selain itu, penyempurnaan standar operasional layanan publik juga menjadi agenda penting untuk dibahas bersama.

Proses konsultasi juga melibatkan penilaian tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kinerja BBV Maros selama enam bulan terakhir. Perwakilan pemerintah daerah dan pelaku usaha memberikan apresiasi terhadap layanan uji laboratorium dan respons teknis BBV Maros. Namun, mereka juga mendorong adanya akselerasi digitalisasi layanan dan transparansi waktu penyelesaian uji sampel.

Digitalisasi dan Pencegahan Penyakit Hewan

Selain apresiasi, para pemangku kepentingan juga menyuarakan perlunya peningkatan kegiatan sosialisasi terkait pencegahan penyakit hewan yang berdampak ekonomi. Digitalisasi layanan diharapkan dapat mempercepat proses dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Transparansi dalam setiap tahapan layanan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik.

Forum ini berhasil menghasilkan sejumlah rekomendasi dan komitmen bersama yang akan menjadi dasar penyusunan rencana peningkatan layanan Semester I Tahun 2026. H. Agustia menyatakan, "BBV Maros berkomitmen untuk terus memperkuat peran laboratorium veteriner sebagai garda terdepan dalam pengendalian penyakit hewan, terutama di wilayah Indonesia bagian timur." Komitmen ini menunjukkan keseriusan BBV Maros dalam melayani masyarakat.

Dengan terlaksananya FKP Semester II Tahun 2025 ini, BBV Maros berharap sinergi dengan berbagai pihak semakin kuat. Hal ini akan memastikan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan hewan dapat semakin transparan, akuntabel, dan profesional. Kolaborasi yang erat antarpihak menjadi fondasi utama untuk mencapai tujuan tersebut.

Transparansi dan Prosedur Layanan Publik

Pada kesempatan FKP ini, Andi Ibrahim dari Ombudsman Sulawesi Selatan turut hadir untuk membahas pentingnya layanan publik dijalankan sesuai prosedur. Ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap prosedur adalah kunci untuk menghindari praktik pungutan liar (pungli) dan memastikan integritas layanan. Pemahaman prosedur yang baik sangat penting bagi semua pihak.

Dua pemateri lainnya dari BBV Maros juga memberikan paparan penting. Kepala Bagian Umum BBV Maros, Dini Mamansari, membahas tentang standar pelayanan publik yang harus dipenuhi. Sementara itu, Ketua Kelompok Substansi (Kapoksi) Pelayanan Veteriner, Muflihanah, menjelaskan secara detail alur registrasi spesimen dan survei kepuasan masyarakat. Informasi ini sangat berguna bagi pengguna layanan.

Pemaparan dari para ahli ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta mengenai mekanisme dan standar layanan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan semua pihak dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan hewan. Keterbukaan informasi dan edukasi menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan pelayanan publik.

Sumber: AntaraNews