Atasi Kelangkaan LPG 3 kg, Pemkab Morowali Gencarkan Operasi Pasar dan Siapkan Solusi Jangka Panjang

Pemerintah Kabupaten Morowali menggencarkan operasi pasar dan pasar murah untuk mengatasi kelangkaan LPG 3 kg di daerahnya. Langkah ini juga bagian dari upaya mencari solusi jangka panjang.

Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menggencarkan operasi pasar dan pasar murah untuk mengatasi kelangkaan tabung LPG 3 kilogram di wilayahnya. Langkah ini diambil menyusul laporan mengenai sulitnya mendapatkan gas bersubsidi tersebut serta tingginya harga di tingkat pengecer.

Operasi pasar ini dilaksanakan bersama Pertamina di beberapa kecamatan, termasuk Bungku Tengah, Bahodopi, Bungku Pesisir, dan Bungku Barat. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak, sekaligus menstabilkan harga di pasaran.

Menurut Staf Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Morowali, Hendra, kelangkaan ini diakibatkan oleh kuota yang belum mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Morowali yang terus berkembang menjadi faktor utama.

Penyebab Kelangkaan dan Strategi Operasi Pasar LPG Morowali

Kelangkaan LPG 3 kg di Morowali bukan tanpa alasan. Hendra menjelaskan bahwa kuota LPG subsidi yang dialokasikan untuk Kabupaten Morowali saat ini belum mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan masyarakat. Ledakan penduduk serta aktivitas ekonomi yang terus berkembang di Morowali menjadi pemicu utama melonjaknya permintaan.

Untuk mengatasi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Morowali bersama Pertamina secara aktif melaksanakan operasi pasar LPG subsidi di sejumlah kecamatan. Beberapa lokasi yang menjadi fokus antara lain Bungku Tengah, Bahodopi, Bungku Pesisir, dan Bungku Barat.

Dalam operasi pasar ini, jumlah tabung LPG subsidi yang disediakan bervariasi di setiap lokasi. Di Bungku Barat, tersedia sekitar 560 tabung LPG subsidi, Bungku Tengah dengan 150 tabung, Bahodopi 770 tabung, dan Bungku Pesisir sebanyak 200 tabung.

Selain operasi pasar untuk LPG 3 kg bersubsidi, pemerintah juga menggelar pasar murah yang menyediakan LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg dengan harga lebih rendah dibandingkan harga di tingkat pengecer.

Mendorong Transisi ke LPG Non-Subsidi dan Harga Terjangkau

Program pasar murah yang digagas Pemkab Morowali bertujuan ganda, yaitu memenuhi kebutuhan mendesak dan secara bertahap mendorong masyarakat yang tidak berhak menerima subsidi untuk beralih. Dalam program ini, LPG 5,5 kg dijual seharga Rp145 ribu per tabung, jauh lebih rendah dari harga di pengecer yang bisa mencapai Rp170 ribu.

Demikian pula untuk isi ulang LPG 12 kilogram, ditawarkan dengan harga Rp260 ribu. Harga ini lebih ekonomis dibandingkan dengan harga di tingkat pengecer yang mencapai sekitar Rp300 ribu.

Hendra menegaskan bahwa masih banyak masyarakat yang sebenarnya tidak berhak menerima gas melon, namun tetap menggunakannya. Melalui pasar murah ini, pemerintah berupaya mengalihkan penggunaan mereka ke LPG 5,5 kilogram yang non-subsidi.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap ketersediaan LPG 3 kg dan memastikan bahwa subsidi benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ini juga merupakan bagian dari edukasi kepada publik mengenai peruntukan gas bersubsidi.

Solusi Jangka Panjang: Pendataan dan Penyaluran Tepat Sasaran

Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Morowali sedang melakukan pendataan dan penyusunan basis data penerima subsidi. Data ini nantinya akan diajukan kepada Pertamina sebagai dasar penyaluran LPG subsidi.

Penyaluran LPG 3 kg nantinya akan didasarkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga bantuan dapat lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima. Ini adalah upaya krusial untuk memastikan efektivitas program subsidi.

Bagi masyarakat yang ingin membeli LPG melalui operasi pasar, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pembeli diwajibkan menunjukkan KTP Kabupaten Morowali sesuai lokasi kegiatan, membawa tabung kosong untuk ditukar, serta menyiapkan pembayaran sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Hendra menambahkan, persoalan kebutuhan LPG bagi warga non-KTP Morowali hanya dapat diatasi melalui penambahan kuota dari pemerintah pusat. Selama kuota belum bertambah, masyarakat yang mampu diharapkan beralih menggunakan LPG non-subsidi agar ketersediaan gas melon dapat diprioritaskan bagi warga yang berhak.

“Kalau kuotanya belum ditambah, ada baiknya masyarakat yang mampu menggunakan gas 5,5 kg. Sebab untuk warga ber-KTP Morowali saja, kuota gas LPG 3 kg yang ada saat ini masih belum mencukupi,” ujarnya.

Sumber: AntaraNews