Asa Swasembada: Kisah Perjuangan Petambak Garam Cirebon di Tengah Tantangan Cuaca dan Tata Niaga

Para petambak garam Cirebon terus berjuang mewujudkan swasembada di tengah cuaca tak menentu dan polemik tata niaga. Simak upaya mereka bertahan dan berinovasi.

Di pesisir Pantura Cirebon, Jawa Barat, para petambak garam tetap setia menggarap lahan mereka dengan ketekunan. Mereka menghadapi tantangan besar dari musim kemarau basah yang mengganggu proses produksi kristalisasi garam. Asa untuk mewujudkan swasembada garam terus dijaga di tengah kondisi yang tidak menentu dan penuh ketidakpastian.

Musim ini menjadi salah satu yang terberat bagi petambak garam Cirebon, dengan curah hujan yang turun hampir setiap bulan selama musim kemarau. Hal ini menyebabkan produksi garam tidak bisa maksimal, bahkan rob dari laut kerap merendam petakan yang sudah disiapkan. Para petani garam Cirebon berupaya keras agar usahanya tidak sia-sia dan tetap menghasilkan.

Meski demikian, semangat inovasi dan dukungan pemerintah mulai terlihat, terutama dalam upaya peningkatan nilai tambah produk garam. Kisah Septi Ariyani, seorang pengusaha lokal, menjadi bukti bagaimana garam bisa diolah menjadi komoditas bernilai tinggi. Bagaimana petambak garam Cirebon menghadapi badai ini dan terus berjuang untuk masa depan yang lebih baik?

Tantangan di Musim Kemarau Basah

Musim kemarau tahun ini tidak sepenuhnya kering, menciptakan kondisi yang sulit bagi petambak garam di Cirebon. Ismail Marzuki, seorang petani garam setempat, mengaku musim ini menjadi salah satu yang paling berat dalam beberapa tahun terakhir. Curah hujan yang turun hampir setiap bulan mengubah seluruh ritme produksi garam, bahkan menyebabkan kegagalan panen di beberapa area.

Jika cuaca cerah stabil dari Juni hingga November, satu hektare tambak bisa menghasilkan hingga 150 ton garam. Namun, ketika kemarau berlangsung singkat dan diselingi hujan, realisasi produksi hanya setengah dari potensi ideal. Banyak petambak garam Cirebon memilih membiarkan lahannya terbengkalai karena tidak ada hasil yang bisa dipanen, meskipun modal sudah dikeluarkan.

Metode produksi semi-modern, seperti penggunaan plastik sebagai alas tambak, belum sepenuhnya diterapkan secara merata. Banyak petambak justru memakai plastik mulsa yang lebih murah, padahal standar yang direkomendasikan adalah geomembran untuk kualitas garam yang lebih baik. Satu gulungan geomembran hanya cukup untuk sepetak tambak besar, sementara plastik mulsa bisa mencakup beberapa petak.

Pada saat bersamaan, harga garam justru berada di angka yang menguntungkan, sekitar Rp2.000 per kg. Namun, kondisi ini tidak dinikmati petambak karena mereka tidak memiliki stok untuk dijual. Sistem pemasaran juga masih menjadi polemik, di mana seluruh garam harus dijual melalui tengkulak. "Musim ini bisa dibilang musim kemarau basah yang setiap bulannya itu selalu turun hujan. Sehingga produksi garam itu tidak bisa maksimal," ungkap Ismail kepada ANTARA.

Inovasi dan Peningkatan Nilai Tambah Garam

Di tengah tantangan, upaya mengangkat pamor pergaraman di Kabupaten Cirebon terus bergeliat, salah satunya melalui inovasi produk turunan. Septi Ariyani, seorang wanita asal Cirebon, berhasil menyulap garam hasil panen petambak menjadi produk kesehatan dan kecantikan. Ia memulai kiprahnya pada 2011 sebagai petugas lapangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, membantu program pengembangan usaha garam rakyat (Pugar).

Awalnya, produksi garam di Cirebon masih bersifat tradisional dengan kualitas rendah, hanya mencapai kelas K2 atau K3, dan terbatas hanya 40-60 ton per hektare. KKP memperkenalkan inovasi penggunaan geomembran sebagai alas tambak untuk mencegah pencampuran air laut dengan tanah, sehingga kualitas garam bisa meningkat. Namun, banyak petambak yang enggan menggunakan terpal tersebut karena berat dan dianggap merepotkan, bahkan ada yang menjual bantuan terpal itu.

Septi menemukan persoalan dalam tata niaga garam, di mana harga di tingkat petambak hanya sekitar Rp200 per kg, sementara di konsumen mencapai Rp1.500 per kg. "Ada yang malah menjual bantuan terpal itu. Bantuan dari pemerintah sempat dialihkan ke daerah lain sebelum akhirnya kembali lagi," kata Septi. Ia kemudian terinspirasi membangun usaha sendiri setelah mengikuti pelatihan pembuatan produk turunan garam, seperti bath bomb salt.

Kini, bisnis Septi mencakup 25 jenis produk dan memasok 95 persen garam untuk kebutuhan industri pangan, perikanan, penyamakan kulit, hingga pengeboran minyak. Jaringan pemasarannya menjangkau Jakarta, Bandung, Kalimantan, Lampung, Aceh, dan Papua. Omzet bisnisnya pernah mencapai Rp100 juta, dan saat sepi masih di kisaran Rp30 juta hingga Rp50 juta per bulan, meskipun ia sempat menghabiskan Rp600 juta untuk operasional saat kemarau basah 2020-2023.

Komitmen Pemerintah dan Masa Depan Garam Cirebon

Kabupaten Cirebon memiliki sejarah panjang sebagai penghasil garam rakyat, dengan aktivitas produksi yang bisa dilacak sejak masa kesultanan hingga kolonial. Daerah ini memiliki potensi besar dengan garis pantai sepanjang 79,7 km dan 36 desa pesisir, serta 2.666 hektare potensi lahan garam. Bupati Cirebon Imron menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan sektor garam sebagai komoditas strategis yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pemerintah berfokus pada pembentukan sentra-sentra produksi, penyediaan sarana pendukung, serta perbaikan akses jalan produksi di kawasan pesisir. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan pelatihan teknis dan kelembagaan untuk kemandirian petambak, serta memperkuat peran koperasi garam rakyat. Berkat berbagai program ini, produksi garam di Cirebon perlahan naik dari 5.368,56 ton pada 2021 menjadi 7.925,88 ton pada 2022.

Jumlah produksinya melonjak drastis hingga 116.490,25 ton pada 2023, meskipun angkanya kembali turun menjadi 34.832,9 ton pada 2024. Kendati demikian, kondisi ini masih menunjukkan perbaikan signifikan. Septi Ariyani juga mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat terkait impor garam yang menandakan perhatian terhadap nasib petambak, karena mereka tidak kehilangan pasarnya.

Septi berharap pemerintah dapat membangun "rumah garam" di setiap daerah sentra komoditas tersebut. Menurutnya, industri garam masih dikuasai pemain besar, sehingga petambak dan pelaku kecil sering tidak punya ruang di pasar. "Kalau punya rumah garam, semua produk bisa memakai label daerah. Orang Cirebon makan garam dari Cirebon sendiri," katanya, meyakini ini akan menghadirkan pemerataan dan mencapai target swasembada garam.

Sumber: AntaraNews