Anggaran Dipangkas, Gubernur Pramono Minta Izin ke Menkeu Purbaya Soal Ini
Permintaan ini ada usai dana transfer berupa dana bagi hasil (DBH) Jakarta dipangkas.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta izin kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memanfaatkan dana Rp200 triliun yang ditempatkan pemerintah di bank-bank milik negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta.
Permintaan itu disampaikan Pramono dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10). Permintaan ini ada usai dana transfer berupa dana bagi hasil (DBH) Jakarta dipangkas.
“Dengan penurunan APBD Jakarta dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun, kami perlu melakukan creative financing. Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan agar Jakarta dapat menggunakan skema seperti Jakarta Collaboration Fund, obligasi daerah, serta memanfaatkan dana Rp200 triliun yang ditempatkan di bank Himbara untuk BUMD-BUMD Jakarta,” kata Pramono.
Ia menegaskan, Pemprov DKI berkomitmen mengikuti kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk dalam pengaturan dana bagi hasil (DBH).
“Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue (memperdebatkan) terhadap kebijakan fiskal pusat. Kami menyesuaikan karena kami tahu langkah yang diambil sudah dipikirkan matang,” ujarnya.
Selain skema pembiayaan baru, Pemprov DKI juga meminta restu untuk membangun gedung baru Bank Jakarta di kawasan SCBD.
Gedung tersebut akan menjadi pusat kegiatan Bank Jakarta dan dibangun melalui kerja sama antara Pemprov DKI dan Kementerian Keuangan.
“Kami akan segera bangun di SCBD untuk pusat Bank Jakarta,” ujar Pramono.
Respons Purbaya
Merespons hal itu, Menkeu Purbaya menyambut positif rencana Pemprov DKI Jakarta tersebut. Ia menilai pembangunan gedung Bank Jakarta akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Saya senang karena itu akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Yang paling penting, saya tidak keluar uang karena dananya dari Bank DKI,” ucapnya.
Purbaya juga membuka peluang agar sebagian dana Rp200 triliun di bank Himbara dialokasikan ke Bank Jakarta. Dia juga menawarkan opsi lain untuk menempatkan uang negara puluhan triliun ke Bank Jakarta.
“Saya tanya ke Pak Gubernur apakah Bank Jakarta bisa menyerap? Kata beliau bisa. Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama di Bank Jakarta, mungkin sekitar Rp10-Rp20 triliun dulu,” katanya.