38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Bulan September, Ini Daftar Lengkapnya

Pemerintah tegaskan komitmen pemindahan ASN ke IKN, menargetkan Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028 sesuai Perpres 79/2025, sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur sosial dan keberlanjutan fiskal.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah merancang pemindahan ASN dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat.

Proyek tersebut diinisiasi oleh sejumlah pengembang seperti PT Intiland Development Tbk dan PT Nindya Karya (Persero) mulai 2025.

Tak hanya pemerintahan, lembaga kehakiman hingga MPR/DPR juga akan turut berpindah secepatnya di IKN.

Penambahan unit seiring dengan jumlah kementerian yang bertambah.

Kementerian PUPR terus mengejar pembangunan IKN sebelum fasilitasnya dipakai untuk mengatur pemerintahan.

Tahap pertama, jajaran deputi yang akan bertugas di IKN hanya yang memiliki tugas terkait fungsi pemerintahan.

Pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap mulai tahun 2024 hingga 2029 melalui tiga prioritas.

Berdasarkan perincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 40.021 formasi CPNS di Instansi Pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN.

Airlangga memastikan sudah menyiapkan personel PNS yang akan pindah.

Jumlah pegawai dan pejabat yang akan dipindah ke IKN masih bisa bertambah atau justru berkurang.

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkap sebanyak 38 kementerian dan lembaga menjadi prioritas pertama untuk dipindahkan ke IKN

Azwar Anas mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ingin terburu-buru untuk memutuskan kepindahan PNS ke IKN.

Kementerian PANRB akan memberikan tunjangan pionir bagi PNS yang akan pindah pertama ke IKN.

Pemerintah tengah menyiapkan tunjangan khusus bagi ASN yang pada tahap pertama pindah ke IKN.

Basuki menegaskan pembangunan IKN di Kalimantan Timur sebagai wajah masa depan Indonesia. Ibu kota para anak muda di masa depan.

PNS tahap awal yang hijrah ke ibu kota baru nantinya akan disesuaikan berdasarkan statusnya, masih lajang atau sudah berkeluarga.

Presiden Jokowi telah memberikan arahan pemindahan ASN tidak akan dipaksakan jika fasilitas belum siap pada bulan September.

Peraturan ini merupakan revisi dari Perpres Nomor 109 Tahun 2024 yang membahas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Waktu dan tahapan pemindahan ASN dibahas lebih lanjut dengan perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Kementerian PAN-RB belum dapat memastikan sampai kapan pemindahan ASN ke IKN akan ditunda.

Proses pemindahan PNS perlu dilakukan koordinasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Mantan Bupati Banyuwangi itu menjelaskan pihaknya sedang mempersiapkan skema keberangkatan ASN.

Setelah adanya banyak investor masuk ke proyek-proyek di sana untuk membangun rumah sakit, hotel, mal, hingga sekolah.