LIVE

26.415 Kontainer Tertahan di Pelabuhan, Begini Penjelasan Bea Cukai

Bea Cukai meminta Kemenperin bertanya langsung mengenai kejelasan container tertahan, ketimbang dijadikan pembahasan forum.

bea cukai
<p>Kapal kontainer Dali di antara reruntuhan Jembatan Francis Scott Key di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat (AS), pada Selasa (26/3/2024). (Dok. AP Photo/Matt Rourke)</p>

Kapal kontainer Dali di antara reruntuhan Jembatan Francis Scott Key di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat (AS), pada Selasa (26/3/2024). (Dok. AP Photo/Matt Rourke)

(@ 2024 merdeka.com)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan tanggapan terkait pernyataan Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, yang mengkritik transparansi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai 26.415 kontainer yang tertahan pada Mei 2024.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, merasa bingung atas pernyataan tersebut. Menurutnya, DJBC telah memberikan penjelasan lengkap mengenai isi kontainer melalui surat resmi.

Namun jika dirasa belum jelas atas isi kontainer itu, Nirwala pun mengundang pihak Kemenperin untuk mengajukan pertanyaan langsung jika ada yang kurang jelas.

"Kan awalnya beliau nanya isinya apa, yah kita jelasin dong, gitu aja. Yang ditanya isinya apa ya sudah kita kasih tahu berdasarkan port ekonomi kategori yang dipakai di kode HS supaya datanya sama ya sudah," kata Nirwala kepada media, Cikarang, Jawa Barat, Selasa (6/8).

Nirwala menegaskan apabila Kemenperin ingin melakukan pendalaman lebih lanjut terkait isi kontainer, seharusnya bisa saling berkomunikasi secara langsung. Dia menilai pentingnya komunikasi langsung antara DJBC dan Kemenperin untuk pendalaman isu terkait, alih-alih melalui forum publik.

"Kalau mau pendalaman ya sudah kita bicara, kenapa mesti bicara di forum," tegas Nirwala.

Sebagai informasi, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum transparan terkait isi 26.415 kontainer yang tertahan dan kemudian diloloskan dari pelabuhan pada bulan Mei 2024.

Febri menjelaskan padahal pihaknya membutuhkan informasi data tersebut secara detail untuk memitigasi dampak pelolosan 26 ribu kontainer tertahan tersebut pada industri.

"Sampai saat ini, kami belum bisa menyusun kebijakan atau langkah-langkah antisipatif pelolosan isi kontainer tersebut dari pelabuhan meski kinerja industri manufaktur dalam negeri telah turun pada bulan Juli 2024 berdasarkan IKI (Indeks Kepercayaan Industri) dan kontraksi berdasarkan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur S&P Global," kata Febri dalam keterangannya, Selasa (6/8).

Febri menuturkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang telah menerima surat balasan Menteri Keuangan yang disampaikan dan ditandatangani oleh Dirjen Bea dan Cukai.

Surat dari Dirjen Bea dan Cukai tersebut diterima tanggal 2 Agustus 2024, dua pekan sejak surat tersebut ditandatangani, tanggal 17 Juli 2024.

Namun, sayangnya data yang disampaikan pada surat tersebut tidak bisa kami gunakan untuk memitigasi dampak pelolosan puluhan ribu kontainer tersebut pada industri karena terlalu makro, tidak detail dan hanya sebagian.

"Kesannya ada data isi dari puluhan ribu kontainer tersebut yang disembunyikan," tegas dia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yunita Amalia
Editor Yunita Amalia
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Cek Fakta: Hoaks Prabowo Resmikan Perpanjangan SIM 1 Kali Seumur Hidup

{{caption}}
Prabowo: Jangan Biarkan Demokrasi Dibajak

{{caption}}
Prabowo Beberkan Peran Polri yang Dianggap Bantu Pemerintah

{{caption}}
Taufiq Effendi, Menpan RB Era SBY Peraih Jenderal Kehormatan Polri

{{caption}}
Prabowo Minta Polri Bela dan Rasakan Penderitaan Rakyat

{{caption}}
Pesan Prabowo ke Polisi: Jangan Susahkan Rakyat, Gaji Kita dari Mereka

Topik Terkait
{{caption}}
Banyak Pihak Penasaran Isi 26.000 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan, Bea Cukai Diminta Segera Klarifikasi

Pertanyaan ini muncul seiring dengan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang memicu polemik.

Impor Tekstil
{{caption}}
Administrasi Bea Cukai Terlalu Lama, Kemenperin: Industri Dalam Negeri Semakin Menderita

Konflik ini dimulai saat ribuan kontainer tertahan lama di Pelabuhan.

Bea Cukai
{{caption}}
Bea Cukai Dinilai Belum Transparan, Kemenperin Bongkar Data 26.000 Kontainer yang Tertahan Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Awalnya pada 16 Mei 2024, Askolani menyebut hanya ada sekitar 4.000 kontainer peti kemas yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

peti kemas
{{caption}}
Polemik Ditjen Bea Cukai dan Kemenperin soal 26.000 Kontainer Tertahan di Pelabuhan

Ribuan kontainer yang masuk ke Indonesia sudah berdasarkan Persetujuan Impor (PI) Kementerian Perdagangan dan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kemenperin.

tarif pengangkutan kontainer
{{caption}}
Bea Cukai Sebut Sudah Laporkan Isi 26 Ribu Kontainer yang Tertahan ke Menperin Agus Gumiwang

Bea Cukai telah melaporkan isi 26.000 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak kepada Kementerian Perindustrian.

kontainer nyangkut
{{caption}}
Menperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Sempat Tertahan di Pelabuhan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat ada 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok.

menperin
{{caption}}
Bos Bea Cukai Sebut 26 Ribu Kontainer Misterius Masih Diperiksa

Puluhan ribu kontainer misterius tersebut sekarang masih diperiksa.

kontainer nyangkut
{{caption}}
Ada 26.415 Kontainer Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak, Menteri Agus: Jangan-Jangan Isinya Barang Jadi

Puluhan ribu kontainer tertahan sejak Permendag No.36 tahun 2023 tentang larangan pembatasan barang impor diterbitkan.

kontainer nyangkut
{{caption}}
16.451 Kontainer yang Tertahan Bea Cukai di Tanjung Priok Telah Dibebaskan

Bea Cukai terus bekerja selama 24/7 hari untuk menyelesaikan kontainer yang tertahan.

Bea Cukai
{{caption}}
Ditanya soal Isi Puluhan Ribu Kontainer Menumpuk di Pelabuhan, Begini Jawaban Kemenperin

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif buka suara terkait puluhan ribu kontainer yang tertahan di sejumlah pelabuhan di Indonesia.

kemenperin
{{caption}}
Kemenperin Jawab Sri Mulyani soal Kontainer Menumpuk di Pelabuhan: Tak Ada Keluhan dari Pelaku Usaha

Kemenperin menegaskan tak ada keluhan dari pelaku usaha terkait menumpuknya kontainer di pelabuhan.

kemenperin
{{caption}}
Kemenperin Buka Suara soal 26.415 Kontainer Barang Impor Tertahan di Pelabuhan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara terkait penumpukan 26.415 kontainer barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

kemenperin
{{caption}}
Satpol PP Bantul Gencarkan Pemberantasan Rokok Ilegal, Ribuan Batang Diamankan Selama Juni 2026

Satpol PP Bantul intensifkan Pemberantasan Rokok Ilegal di wilayahnya. Lebih dari 4.000 batang rokok tanpa cukai berhasil diamankan dalam operasi Juni 2026, mengungkap modus peredaran dan sanksi hukumnya.

bantul
{{caption}}
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan Sabu Jaringan Thailand 325 Kg, Dua Tersangka Diciduk

Bareskrim Polri berhasil menggagalkan penyelundupan sabu jaringan Thailand seberat 325 kg melalui perairan Aceh, menangkap dua tersangka, dan menyelamatkan jutaan jiwa dari bahaya narkotika.

aceh
{{caption}}
Legislator Jabar Desak Efek Jera Bagi Pengedar Rokok Ilegal, Demi Selamatkan Keuangan Negara

Anggota Komisi V DPRD Jabar Aten Munajat mendesak penegak hukum memberikan efek jera kepada pengedar rokok ilegal yang merugikan negara, bukan hanya sekadar razia dan pemusnahan.

aten munajat
{{caption}}
Pemkab Bandung Siapkan 12 Agenda Operasi Rokok Ilegal 2026, Targetkan Tekan Kerugian Negara

Pemerintah Kabupaten Bandung akan mengintensifkan Operasi Rokok Ilegal Bandung pada tahun 2026 dengan 12 agenda penindakan dan sosialisasi untuk menekan peredaran serta kerugian negara.

bea cukai
{{caption}}
Bea Cukai Soekarno-Hatta Tindak Pembawaan Uang Kertas Asing Senilai Rp6,3 Miliar

Penindakan dilakukan pada Senin (22/6) sebagai bagian dari penguatan pengawasan lalu lintas keuangan lintas batas (cross-border cash carrying).

bea cukai
{{caption}}
FOTO: Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp 53 Miliar Disita di Tanjung Priok

Bea Cukai menyita ribuan bale pakaian bekas impor ilegal dari sejumlah lokasi penindakan, Selasa (24/06/2026).

bea cukai
{{caption}}
Bea Cukai Papua Selamatkan Ribuan Jiwa dari Peredaran Narkotika hingga Mei 2026

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura, atau Bea Cukai Papua, berhasil menyelamatkan 1.356 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika hingga Mei 2026, sekaligus menghemat miliaran rupiah biaya rehabilitasi negara.

bea cukai papua
{{caption}}
Kemenkeu Salurkan Rp333,6 Miliar Dana SBSN di Bali untuk Berbagai Proyek Strategis

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan Rp333,6 miliar dana SBSN hingga Mei 2026 di Bali, mendukung proyek-proyek strategis seperti infrastruktur dan pendidikan, serta menarik perhatian pembaca.

bali
{{caption}}
IKA PMII Sulteng Desak Reformasi DBH Demi Keadilan Fiskal Daerah Penghasil Nikel

IKA PMII Sulteng menyerukan reformasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menciptakan keadilan fiskal bagi daerah penghasil nikel, menyoroti ketimpangan kontribusi dan penerimaan.

dpr ri
{{caption}}
Indef Usulkan Masa Transisi Pungutan PPh Marketplace, Antisipasi Kesiapan UMKM

Peneliti Indef mengusulkan masa transisi memadai untuk pungutan PPh melalui marketplace, penting agar UMKM siap dengan NPWP dan pembukuan sebelum Juli 2026.

digitalisasi usaha
{{caption}}
Penerimaan Pajak Sulsel Tembus Rp4,23 Triliun per Mei 2026, Lampaui Target Awal

Kanwil DJP Sulselbartra mencatat capaian penerimaan pajak Sulsel sebesar Rp4,23 triliun per Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan positif dan melampaui target. Simak detail pendorongnya.

djp
{{caption}}
DJP Papua Pastikan Insentif Pajak UMKM Berlanjut, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku menegaskan komitmen pemerintah untuk insentif pajak UMKM. Ini memastikan keberlanjutan usaha dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian regional.

batas pkp