Potret Kendaraan Tempur Militer Siaga di Gedung DPR Usai Demonstrasi Besar

TNI dan Polri telah menyiapkan berbagai kendaraan taktis dan kendaraan tempur untuk menghadapi kemungkinan adanya demonstrasi lanjutan di kompleks parlemen.

TNI dan Polri telah menyiapkan berbagai kendaraan taktis (rantis) serta kendaraan tempur (ranpur) untuk menghadapi kemungkinan adanya demonstrasi lanjutan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (1/9/2025). Terlihat beberapa tenda yang telah dipasang di bagian belakang Gedung Nusantara, yang dikenal sebagai "gedung kura-kura", yang merupakan bangunan utama dalam kompleks parlemen.

Di lokasi tersebut, belasan truk yang digunakan untuk mengangkut prajurit juga telah bersiaga, termasuk ranpur Pindad Anoa milik TNI.

"Ada (prajurit TNI AD siaga). Kan ada 500 orang dari awal. Semua lengkap," ujar Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat menuju rapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen.

Brimob Dirikan Tenda

Selain itu, aparat Brigade Mobil (Brimob) Polri telah mendirikan beberapa tenda di bagian belakang Kompleks Parlemen. Mereka bersiaga dengan menggunakan perlengkapan pelindung serta alat pengurai massa untuk menjaga keamanan.

Maruli juga mengungkapkan harapannya agar situasi nasional dapat segera kembali stabil setelah serangkaian demonstrasi yang berakhir dengan kericuhan di Jakarta dan beberapa daerah lainnya.

Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan ketertiban dapat segera pulih dan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang.

Sekitar 5.000 Personel Gabungan Telah Disiapkan

Sejumlah organisasi masyarakat dan mahasiswa kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR Jakarta Pusat pada Senin, 1 September 2025. Untuk mengamankan jalannya demonstrasi tersebut, pihak kepolisian telah menyiapkan 5.369 personel gabungan.

"Khusus pengamanan di DPR ada 5.369 personel," ungkap Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam pernyataan resminya.

Susatyo menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara humanis tanpa menggunakan senjata api, dengan tujuan untuk memastikan proses penyampaian aspirasi berjalan lancar.

"Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik," jelas Susatyo.

Ia juga mengingatkan kepada para demonstran untuk melaksanakan aksi dengan damai dan tertib, serta melarang tindakan seperti membakar ban, merusak fasilitas umum, atau menutup jalan.

"Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif," tambahnya.

Demonstrasi Besar-besaran Terjadi Sebagai Respons Tunjangan Anggota DPR

Sejak tanggal 25 Agustus 2025, kompleks parlemen dipadati oleh berbagai massa aksi unjuk rasa yang mengemukakan berbagai tuntutan, salah satunya adalah penghapusan tunjangan yang dianggap fantastis bagi anggota DPR RI. Selanjutnya, pada 28 Agustus 2025, sejumlah serikat buruh juga mengadakan aksi di kompleks parlemen dengan tuntutan yang mencakup penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap upah yang rendah.

Namun, pada sore hari, kompleks parlemen kedatangan massa demonstran dari kelompok lain yang menyebabkan terjadinya kericuhan. Demo yang berujung pada kericuhan tersebut terus berlanjut hingga tanggal 29 dan 30 Agustus 2025.

Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada aparat untuk mengambil tindakan tegas.