Gara-Gara Konten Asing, Eksekusi Mati di Korea Utara Meningkat 250 Persen

Terjadi peningkatan signifikan dalam penerapan hukuman mati yang berkaitan dengan budaya asing, agama, dan "takhayul" di Korea Utara.

Terjadi peningkatan signifikan dalam penerapan hukuman mati yang berkaitan dengan budaya asing, agama, dan "takhayul" di Korea Utara. Hal itu diketahui berdasarkan laporan terbaru dari kelompok hak asasi manusia (HAM) yang berada di Seoul, Korea Selatan.

Transnational Justice Working Group (TJWG) melakukan penelitian mengenai praktik eksekusi mati di Korut sebelum dan sesudah penutupan perbatasan pada Januari 2020. Penutupan ini diperintahkan oleh Kim Jong Un dengan tujuan melindungi negara dari virus COVID-19.

Dalam proses penelitian, mereka mewawancarai 880 pembelot dari rezim tersebut dan menemukan bahwa 153 orang dijatuhi hukuman mati di Korea Utara antara Januari 2020 hingga pertengahan Desember 2024 atas berbagai tuduhan. Angka ini menunjukkan peningkatan hampir 250 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya sebelum penutupan perbatasan, seperti yang dilaporkan oleh DW Indonesia pada Jumat (8/5/2026).

Lonjakan yang terjadi lebih mencolok pada kasus hukuman mati yang berkaitan dengan budaya, agama, termasuk kepemilikan Alkitab, serta "takhayul". Data yang diperoleh menunjukkan bahwa 38 orang dijatuhi hukuman mati atas pelanggaran tersebut dalam waktu kurang dari lima tahun setelah Januari 2020, sedangkan pada periode yang sama sebelumnya hanya tujuh orang.

"Sebelum penutupan perbatasan, pelanggaran yang paling sering dikenakan hukuman mati adalah pembunuhan," jelas para aktivis.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, "fokusnya telah bergeser pada pelanggaran yang berkaitan dengan budaya dan informasi asing, termasuk film, drama, dan musik Korea Selatan," serta tuduhan yang berhubungan dengan agama dan takhayul.

Kalangan Elite Korea Utara Kecanduan Konten Asing

Perubahan yang terjadi ini mencerminkan bahwa rezim Kim Jong Un semakin bersedia menggunakan metode ekstrem, termasuk kekerasan yang berujung kematian, untuk menjaga loyalitas terhadap negara dan meredam tanda-tanda ketidakpuasan. Meskipun penindakan semakin keras, berbagai konten asing tetap banyak beredar di Korea Utara.

"Sudah terlambat bagi rezim Korea Utara untuk memasukkan kembali 'jin' (konten asing) ini ke dalam botol," ungkap Greg Scarlatoiu, Direktur Eksekutif Committee for Human Rights in North Korea yang berbasis di Washington D.C., AS.

Menurutnya di Korea Utara, penindakan selalu semakin keras dan jumlah orang yang benar-benar percaya pada rezim terus menurun drastis. Kekerasan kini menjadi pilihan utama rezim, alih-alih indoktrinasi ideologis.

Scarlatoiu juga menegaskan bahwa data dari Transnational Justice Working Group (TJWG) "konsisten" dengan temuan organisasinya.

"Anak laki-laki dan perempuan dari kalangan elite Korea Utara yang tinggal di wilayah perkotaan kecanduan budaya pop Korea Selatan yang masuk secara ilegal dan film aksi Amerika," jelasnya.

"Mereka rela mempertaruhkan nyawa untuk mengakses informasi tersebut," tambahnya.

Pada satu masa, Kim Jong Un bahkan terlihat bersimpati terhadap budaya Korea Selatan dengan menghadiri konser bintang-bintang Korea Selatan pada tahun 2018. Namun, tampaknya era diplomasi K-pop kini benar-benar telah berakhir.

Rezim Kim Jong Un Khawatir Terhadap Video Musik dan Program Televisi

Pada Januari 2022, seorang wanita berusia 20-an dan kekasihnya dieksekusi di depan umum di Provinsi Pyongan Selatan karena menonton dan membagikan film serta program televisi dari Korea Selatan. Menurut laporan media yang berbasis di Seoul, Daily NK, wanita tersebut adalah putri dari seorang pejabat tinggi di Kementerian Keamanan Negara Korea Utara.

Namun, statusnya tidak dapat menyelamatkan nyawanya, seperti yang dilaporkan Daily NK mengutip sumber dari dalam negeri. Anggota keluarga lainnya juga dijatuhi hukuman dengan dikirim ke kamp penjara politik.

Sekitar 300 orang diundang untuk menyaksikan eksekusi tersebut, sementara sekitar 20 orang yang dituduh meminjam atau membagikan musik dan film milik wanita itu dipaksa untuk duduk di barisan depan saat hukuman dilaksanakan. Mereka kemudian ditangkap.

"Sangat mengerikan, tapi saya harus katakan, ini bukan hal yang mengejutkan," ungkap Song Young-Chae, seorang akademisi dan aktivis asal Korea Selatan dari Worldwide Coalition to Stop Genocide in North Korea.

"Inilah cara rezim menjalankan kontrol atas rakyatnya. Jika mereka merasa kehilangan kendali karena semakin banyak warga Korea Utara menonton film dari luar negeri, maka satu-satunya alat yang mereka miliki adalah kekerasan yang lebih besar."

Dia menambahkan bahwa "rezim Kim Jong Un takut pada video musik dan acara televisi karena ia tahu hal itu memberi rakyatnya gambaran tentang dunia di luar perbatasan Korea Utara dan membuka kebohongan bahwa mereka hidup di dalam 'surga'."

"Hal terakhir yang ia inginkan adalah gambaran dari luar yang memicu pemikiran bebas serta dorongan untuk mencari kebebasan dan kebahagiaan," katanya.

Aktivis Kecam Larangan Pengiriman Informasi ke Korea Utara

Banyak konten asing yang berhasil masuk ke Korea Utara berkat para aktivis yang menyimpan materi tersebut di USB dan mengirimkannya melintasi perbatasan menggunakan balon. Namun, tahun lalu, pemerintah Korea Selatan mengesahkan undang-undang yang melarang praktik ini, dengan harapan Presiden Lee Jae-myung dapat memperbaiki hubungan dengan Pyongyang. Song Young-Chae menilai larangan tersebut sebagai "kesalahan besar."

"Ini adalah salah satu tuntutan utama pemerintah di Pyongyang, jadi jelas bahwa memberi masyarakat di sana akses terhadap informasi membuat rezim khawatir," katanya.

"Jika kita benar-benar ingin membantu rakyat Korea Utara, maka kita harus memberi mereka akses ke lebih banyak informasi," tekannya.

Greg Scarlatoiu juga mengkritik keputusan Korea Selatan dan menyebutnya sebagai "kesalahan fatal."

"Saya lahir dan besar di Rumania yang berhaluan komunis," katanya.

"Saya memahami kekuatan informasi dari dunia luar. Hingga 80% warga Rumania tidak percaya pada propaganda rezim dan kami mendapatkan berita dari Deutsche Welle (DW), BBC, Voice of America (VoA), dan Radio Free Europe. Semua stasiun radio ini memainkan peran penting dalam runtuhnya rezim Nicolae Ceausescu pada Desember 1989," jelasnya.

"Warga Korea Utara harus mendengar kisah Korea Selatan yang makmur, bebas, dan demokratis. Hal itu hanya bisa terjadi melalui selebaran yang dikirim dengan balon dan cara-cara lain yang masih sangat terbatas untuk menyampaikan informasi ke negara tersebut," tambahnya.