Usai Kim Jong-Un Sebut Korsel Negara Paling Bermusuhan, Korut Hapus Aturan Penyatuan dengan Seoul di Konstitusi

Korea Utara telah menghapus seluruh ketentuan mengenai penyatuan dengan Korea Selatan dari konstitusinya. Hal ini terungkap dalam dokumen yang dilihat AFP pada Rabu (6/5/2026).

Perubahan ini terjadi setelah pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menyebut Seoul sebagai "negara paling bermusuhan" dalam pidato kebijakan yang disampaikan pada bulan Maret. Konstitusi yang telah diperbarui, yang mulai berlaku pada Maret, juga mencakup klausul baru yang menetapkan batas wilayah Korea Utara.

Klausul tersebut, yang menggunakan nama resmi Korea Selatan, menyatakan bahwa wilayah Korea Utara berbatasan dengan China dan Rusia di utara serta Republik Korea di selatan. Selain itu, konstitusi tersebut menegaskan bahwa Korea Utara tidak akan mengizinkan pelanggaran terhadap wilayahnya.

Presiden Korsel Serukan Dialog Tanpa Syarat

Presiden Korea Selatan yang dikenal lebih moderat, Lee Jae-myung, telah menyerukan dialog tanpa syarat dengan Korea Utara. Ia menyatakan bahwa kedua negara ditakdirkan "untuk membuat bunga perdamaian bermekaran".

Namun, Korea Utara belum memberikan tanggapan terhadap pendekatan yang diambil oleh pemerintahan Lee, dan terus menyebut Korea Selatan sebagai musuh yang "paling bermusuhan". Dalam konteks ini, Kim Jong Un berjanji untuk memperkuat kekuatan nuklir negara tersebut, sementara Pyongyang melakukan empat uji coba rudal pada bulan April, yang merupakan jumlah terbanyak dalam satu bulan dalam lebih dari dua tahun terakhir.

Selain itu, Pyongyang dilaporkan semakin mendekat ke Rusia dengan mengirimkan pasukan dan peluru artileri untuk mendukung perang di Ukraina.