Anggota DPR Turki Ribut Saling Baku Hantam saat Menteri Kehakiman Mau Dilantik

Dalam sebuah rekaman video yang beredar, terlihat beberapa anggota parlemen saling dorong dan terlibat dalam perkelahian fisik ketika emosi mereka memuncak.

Perombakan kabinet yang diumumkan oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, pada hari Rabu, telah memicu kericuhan di dalam parlemen. Hal ini disebabkan oleh pengangkatan tokoh kontroversial, Akn Grlek, sebagai Menteri Kehakiman.

Kericuhan terjadi ketika anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang sedang berkuasa terlibat dalam bentrokan fisik dengan legislator oposisi. Ketegangan meningkat ketika anggota parlemen dari oposisi berusaha menghalangi Grlek untuk mengucapkan sumpah jabatan.

Dalam rekaman yang beredar, terlihat sejumlah anggota parlemen saling dorong dan terlibat dalam baku pukul saat emosi memuncak. Ketua parlemen kemudian menunda sidang selama 15 menit untuk memulihkan ketertiban.

Setelah situasi terkendali, Grlek, yang merupakan mantan Kepala Kejaksaan Istanbul, melanjutkan pengambilan sumpah jabatan, dikelilingi oleh anggota parlemen dari partai berkuasa, seperti yang dilaporkan oleh Euro News pada Kamis (12/2/2026).

Sosok Kontroversial

Nama Grlek menjadi sorotan publik karena rekam jejaknya dalam menangani sejumlah kasus besar yang melibatkan politisi oposisi, terutama dari Partai Rakyat Republik (CHP). Sebagai kepala jaksa Istanbul, ia memimpin proses hukum terhadap sejumlah pejabat CHP yang sering dianggap oleh oposisi memiliki muatan politik.

Salah satu kasus paling menonjol adalah dakwaan terhadap Wali Kota Istanbul, Ekrem Mamolu, yang dipandang sebagai rival utama Erdogan. Pada bulan November lalu, Grlek mengajukan dakwaan terhadap Mamolu dengan 142 tuduhan yang berkaitan dengan korupsi dan kejahatan terorganisir, dengan total tuntutan hukuman penjara yang mencapai lebih dari 2.000 tahun.

Pendukung Mamolu menilai bahwa proses hukum ini merupakan bentuk kriminalisasi politik. Namun, pemerintah Turki menegaskan bahwa lembaga peradilan beroperasi secara independen dan tidak terpengaruh oleh intervensi politik.

Selain menunjuk Grlek sebagai Menteri Kehakiman, Erdogan juga mengangkat Mustafa ifti, gubernur Provinsi Erzurum, sebagai Menteri Dalam Negeri. Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi mengenai alasan di balik perombakan kabinet tersebut. Lembaran Negara Turki hanya menyebutkan bahwa para menteri yang diganti telah "meminta untuk dibebaskan" dari tugas mereka.

Momentum Politik yang Sensitif

Perombakan kabinet ini berlangsung di tengah situasi politik yang sangat dinamis di Turki. Saat ini, pemerintah sedang mempertimbangkan reformasi konstitusi dan berusaha menjalankan inisiatif perdamaian dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang merupakan kelompok militan yang telah lama terlibat dalam konflik bersenjata dengan negara.

Parlemen diperkirakan akan segera membahas dan mungkin mengesahkan reformasi yang diperlukan untuk mendukung proses tersebut.

Di sisi lain, penyelidikan korupsi yang menyasar pejabat dari kotamadya yang dikelola oleh CHP terus berlanjut. Ratusan pejabat telah ditangkap, termasuk Ekrem İmamoğlu yang ditahan tahun lalu.

Kondisi ini semakin memperburuk ketegangan antara pemerintah dan oposisi, di mana pengangkatan Bekir Bozdağ ke posisi tertinggi di Kementerian Kehakiman dianggap sebagai langkah yang dapat memperdalam polarisasi politik di Turki.