FOTO: Panas! Pengunjuk Rasa Dukung dan Tolak Hak Angket Terlibat Ricuh di Depan Gedung DPR

Ketegangan meningkat antara massa dan aparat, di mana massa melemparkan batu kepada petugas yang kemudian membalas dengan tembakan gas air mata.

Bentrokan antara massa dengan Brimob Polri pecah usai aksi ribuan mahasiswa yang mengkritisi DPR di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, berujung ricuh, pada Kamis (28/8/2025) sore.

Situasi sempat mencekam saat petasan diledakkan. Ledakan bikin membuat massa kaget.

Rupanya, pendemo menyiramkan besin dan menyulutkan dengan korek api. Tak ayal, besi-besi pagar menghitam karena si jago merah.

Situasi unjuk rasa menolak pengesahan revisi UU Pilkada di Gedung DPR, Jakarta, mulai memanas.

Di sisi kanan, massa membakar ban bekas dan melemparkan botol-botol ke arah barikade petugas yang berada di dalam kawasan Gedung DPR/MPR.

Ratusan massa terdiri dari pelbagai elemen masyarakat itu melakukan demonstrasi di depan gedung DPR sejak Kamis (22/8) pagi.

Kedua kubu awalnya hanya saling beradu argumen, namun situasi kian panas hingga diwarnai lemparan batu dan botol air mineral.

Situasi makin panas karena pendemo merangsek maju berhadapan dengan polisi.

Massa akhirnya mundur secara perlahan dan membubarkan diri dari sekitar gedung DPR RI

Massa mendorong hak angket DPR terkait hasil sementara penghitungan suara Pemilu 2024

Aksi demonstrasi PMII di depan Gedung DPR/MPR RI berakhir ricuh. Senin (22/06/2026).

Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) mengumumkan hasil investigasi Tim independen Pencari Fakta mengenai aksi unjuk rasa Agustus hingga September 2025.

Igun mengklaim, massa yang hadir bukan hanya dari Jabodetabek, tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia.

BEM UI kembali menggelar demo di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

Mahasiswa mengatasnamakan Koalisi Masyrakat Sipil menggelar aksi bertema 'Piknik Nasional Rakyat' di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/20

Mahfud menilai demonstrasi ini merupakan aksi organik karena akumulasi kekecewaan publik kepada kebijakan pemerintah.

Tokoh masyarakat Kaltim, Harbiansyah Hanafiah, mendesak anggota dewan konsisten mengawal usulan Hak Angket Kinerja Gubernur Kaltim demi menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Sejumlah tokoh senior Kalimantan Timur yang tergabung dalam MPKT harapkan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk sampaikan keprihatinan tata kelola pemerintahan Kaltim.

Polresta Pati menetapkan dua orang sebagai tersangka dugaan blokade Jalan Pantura Pati-Juwana yang memicu kemacetan parah, dengan ancaman hukuman berat menanti mereka.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar memimpin jalannya rapat paripurna yang menyetujui pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket pengawasan haji 2024.

Soal hak angket, Ganjar menyerahkan masalah itu ke partai politik dan anggota DPR RI.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menambahkan, digulirkannya hak angket tersebut karena ingin meluruskan proses demokrasi.