Demo Depan DPR Sempat Memanas, Api Berkobar di Pagar Gerbang Utama, Polisi Langsung Semprotkan Water Canon

Tampak beberapa dari massa berjalan bergandengan, kembali menuju arah gedung DPRD Jabar.

Bentrokan antara massa dengan Brimob Polri pecah usai aksi ribuan mahasiswa yang mengkritisi DPR di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, berujung ricuh, pada Kamis (28/8/2025) sore.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kericuhan unjuk rasa DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, menjanjikan introspeksi dan menghormati hak berpendapat. Simak detailnya!

Polda Metro Jaya mengungkapkan keprihatinannya terhadap beberapa pihak yang merusak fasilitas publik saat demonstrasi di Gedung DPR/MPR RI Jakarta.

Situasi sempat mencekam saat petasan diledakkan. Ledakan bikin membuat massa kaget.

Aksi demo yang semula berlangsung damai sejak siang itu berubah menjadi anarkis saat massa mulai mendorong barikade polisi.

Ratusan massa yang tergabung dalam 'Jogja Memanggil' menggelar aksi demonstrasi menolak disahkannya RUU TNI di DPRD DIY

Kepolisian mengambil langkah tegas membubarkan massa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR Jakarta Pusat.

Unjuk rasa penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI diwarnai kericuhan. Massa melemparkan petasan dan batu.

Hingga malam hari, massa demonstran tolak Revisi UU Pilkada masih bertahan di depan Gedung DPR.

Demonstran kini sudah sampai menutup Tol Dalam Kota tepat di depan gedung DPR, Kamis (22/8) sore.

Aksi menolak pengesahan RUU TNI itu justru hendak dibubarkan paksa oleh Satpol PP, Rabu (9/10).

Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta agar DPR dan Pemerintah melengkapi bukti berupa dokumen saat pembahasan revisi Undang-undang TNI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyambangi langsung Kejagung yang menangani kasus Marcella.

Pangdam menekankan pentingnya kolaborasi antara mahasiswa sebagai agen perubahan dan TNI sebagai penjaga kedaulatan negara

Perbedaan mencolok terdapat dalam 3 pasal yang terbilang krusial.

Adies Kadir menyebut bahwa pengesahan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan langkah adaptif.

Sejak DPR menyetujui pengesahan revisi UU TNI pada 20 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto diketahui masih belum menandatangani draf beleid tersebut.