Ada banyak dampak buruk bila suatu saat penggunaan Starlink sudah masif.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha mengatakan, semestinya pemerintah tidak melakukan kerja sama dengan Starlink untuk sektor-sektor kritikal. Sektor-sektor kritikal ini antara lain kesehatan dan pertahanan.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menekan kesepakatan kerja sama Starlink untuk melayani puskesmas di wilayah yang belum terjangkau internet.
Kemudian sektor pertahanan dan keamanan nasional seperti seperti pos penjagaan di perbatasan negara atau sektor yang merupakan infrastruktur kritis untuk tidak memanfaatkan layanan ini.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha kepada Merdeka.com, Kamis (23/5).
Menurut Pratama, ancaman itu adalah negara menjadi kurang memiliki kontrol langsung atas infrastruktur tersebut dimana berarti bahwa negara mungkin tidak dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam situasi darurat atau konflik.
Ketergantungan yang berlebihan pada layanan internet satelit yang dioperasikan oleh perusahaan asing dapat membuat negara menjadi lebih rentan terhadap campur tangan asing dalam operasional infrastruktur komunikasinya.
“Negara mungkin tidak memiliki kontrol penuh atas jaringan, termasuk kemampuan untuk menghentikan atau mengalihkan layanan sesuai dengan kebijakan nasional dalam situasi darurat. Jika akses ke layanan tersebut terganggu atau dihentikan oleh negara asing atau entitas jahat, hal ini dapat mengganggu kemampuan negara untuk berkoordinasi dan mengambil tindakan yang efektif dalam situasi darurat atau konflik,” ungkap Pratama.
Layanan internet satelit sangat penting untuk komunikasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah dan militer.
Gangguan atau penghentian akses ke layanan ini oleh negara asing dapat mengganggu fungsi-fungsi penting yang melibatkan keamanan nasional, seperti koordinasi dalam respons bencana alam, tindakan militer, atau penegakan hukum.
Ia pun menyontohkan perang antara Rusia dan Ukraina. Elon Musk, bos Starlink itu memberikan akses internet gratis kepada Pemerintah Ukraina pada 28 Februari 2022.
Setelah cukup lama Pemerintah Ukraina menggunakan layanan ini dan sudah menjadi suatu ketergantungan, pada tanggal 30 September 2022 Starlink menghentikan layanannya.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha.
Potensi ancaman kedaulatan siber lainnya adalah adanya akses yang tidak diinginkan dimana negara-negara asing atau entitas jahat dapat mencoba mengakses infrastruktur satelit untuk tujuan yang merugikan, seperti mata-mata atau serangan siber, sehingga keamanan infrastruktur satelit perlu dijaga dengan ketat untuk mencegah akses yang tidak diinginkan.
Ada banyak dampak buruk bila suatu saat penggunaan Starlink sudah masif.
Ada syarat yang mesti dipenuhi Starlink jika syarat ini terpenuhi.
Baca Selengkapnya
Bagaimanapun Starlink tetap teknologi yang memiliki kelemahan.
Baca Selengkapnya
Wajar jika Starlink diberikan karpet merah oleh pemerintah. Pasalnya Indonesia butuh keberadaan Starlink.
Baca Selengkapnya
Starlink tetap diperlakukan sama seperti operator satelit lain di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meminta agar pemerintah juga memperhatikan perusahaan internet lokal.
Baca Selengkapnya
Bahlil dan Kementerian Investasi/BKPM tidak menangani langsung operasional sekaligus melakukan pembahasan teknis terkait Starlink.
Baca Selengkapnya
Biaya berlangganan Starlink bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang berada di bawah berada di bawah manajemen Dana Alokasi Khusus (DAK).
Baca Selengkapnya
Terdapat perbedaan kedudukan antara Starlink Global dan Starlink Indonesia. Begini perbedaannya.
Baca Selengkapnya
Kekhawatiran muncul manakala Starlink melakukan perang harga dengan perusahaan internet lokal.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi