Wapres Gibran Rakabuming Raka

Kubu gibran menilai isu ijazah ini sengaja diorkestrasi pihak tertentu untuk mendiskreditkan gibran dan menyerang pemerintah.

Mardiono menilai DPR dan MPR mesti menelaah secara teliti dan cermat ada atau tidak pelanggaran dilakukan Gibran.

Menurut Bobby, pemimpin seharusnya lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Jokowi menegaskan menghormati putusan MK beserta pertimbangan hukum yang ada.

Jokowi menegaskan di negara demokrasi semua memiliki mekanisme harus dilalui sesuai konstitusi.

Aksi itu dilakukan wakil ketua dprd sukabumi itu lantaran kecewa dengan putusan mk menolak gugatan soal ijazah gibran.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan PHPU Pilpres 2024 menyebut Gibran tidak memiliki ijazah setara SMA dari luar negeri, melainkan hanya _certificate of attendance_.

Gaya politik Gibran dan Dedi Mulyadi dinilai mulai menyatu, terutama dalam cara bertemu dan melayani masyarakat.

Polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kembali dipermasalahkan mantan Menkum HAM Denny Indrayana. Denny menggugat syarat pendidikan calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Survei Poltracking menempatkan bidang ekonomi dengan tingkat kepuasan terendah pada evaluasi publik kinerja Prabowo-Gibran. Apa temuan detailnya?

Poltracking mencatat 51,9% responden menilai reshuffle kabinet di era Prabowo–Gibran diperlukan. Bidang yang disorot jadi perhatian. Ini temuan lengkapnya.

Posisi duduk Gibran saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, sempat menjadi sorotan karena duduk sejajar dengan jajaran menteri/menteri koordinator dan tidak berdampingan langsung Prabowo.

Wapres Gibran Rakabuming Raka menghormati survei dan inisiatif anak muda, termasuk 'kabinet bayangan'. Ia menegaskan terbuka pada kritik berbasis data.

Penempatan ini berkaitan dengan kebutuhan teknis serta penggunaan teleprompter yang diperlukan oleh Presiden Prabowo.