Poltracking: Ekonomi Jadi Rapor Merah Pemerintah

Bidang ekonomi mencatat tingkat kepuasan terendah dalam survei nasional Poltracking Indonesia terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada Agustus 2026, kepuasan di sektor ini berada di angka 41,8 persen.

Angka tersebut lebih rendah dibanding dua bidang lain yang turut diukur, yakni hukum dan pemberantasan korupsi sebesar 48,3 persen, serta politik dan stabilitas nasional 51,9 persen. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR menilai ketiganya menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah.

“Jadi tiga bidang ini adalah PR penting untuk diantisipasi, untuk diperbaiki performa pemerintah. Terutama di bidang ekonomi, dilanjutkan hukum dan pemberantasan korupsi, dan terakhir adalah politik dan stabilitas nasional,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR dalam konferensi pers daring, Senin (31/8).

Penilaian rendah di sektor ekonomi berkaitan dengan kondisi yang dirasakan rumah tangga. Sebanyak 62,5 persen responden menyatakan pengeluaran rumah tangga mereka meningkat dalam setahun terakhir. Di sisi lain, hanya 58 persen yang menilai penghasilan membaik, sementara 57 persen menyebut kondisi keuangan keluarga lebih baik.

“Data ini menunjukkan bahwa ada situasi ekonomi daya beli masyarakat yang sedang turun karena bisa jadi faktor penghasilan tidak meningkat tetapi harga kebutuhan pokok justru meningkat sehingga daya beli masyarakat relatif mengalami penurunan. Itu catatan di situasi ekonomi,” jelas Hanta.

Tekanan terhadap daya beli juga tampak dari penilaian harga kebutuhan pokok. Sebanyak 55,6 persen responden menilai harga kebutuhan pokok dalam satu bulan terakhir tidak terjangkau. Selain itu, 44,3 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan paling pokok yang sedang dihadapi masyarakat saat ini.

Penilaian Publik dalam Survei Poltracking

Menurut Hanta, rendahnya capaian ekonomi turut tercermin dari penilaian publik terhadap keberhasilan pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok dan menurunkan angka pengangguran.

“Lagi-lagi isu ekonomi paling determinan, paling kuat dalam persepsi yang kami rekam dalam persepsi publik yaitu persoalan menurunnya angka pengangguran atau belum terselesaikannya isu mengatasi pengangguran dan juga mengendalikan harga kebutuhan pokok,” kata Hanta.

Ia menambahkan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan juga mengalami penurunan pada periode terbaru.

“Dalam survei Agustus 2026, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 55,1 persen, turun dari 58 persen pada Juli 2026,” ucap Hanta.

Adapun secara tren, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran turun dari 78 persen pada Oktober 2025, menjadi 74 persen pada Maret 2026, 72 persen pada Mei, 58 persen pada Juli, dan 55,1 persen pada Agustus 2026.